Nasional Malang Hari Ini Kriminal-Kasuistika Olahraga Wisata-Kuliner Sosok Pendidikan Ekonomi-Bisnis Opini Politik-Pemerintahan

Respons Yusril soal Larangan Nobar Film Pesta Babi: Bukan Arahan dari Pemerintah

Afida Rahma Tsabita • Jumat, 15 Mei 2026 | 12:45 WIB
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. (@yusrilihzamhd)
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. (@yusrilihzamhd)
JAKARTA, RADAR MALANG – Ramai di media sosial mengenai aksi pembubaran paksa acara nonton bareng (nobar) film bertajuk 'Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita'. Sebagai respons, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan nobar film tersebut. 

Yusril mengungkapkan tidak semua kampus melarang pemutaran film tersebut. Adapun pelarangan di beberapa kampus disebabkan karena permasalahan prosedur administrasi.

Baca Juga: Sidang Uji Materi UU Polri, MK Pertimbangkan Hadirkan Komisi Reformasi

"Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, nobar film tersebut berjalan tanpa halangan apa pun,” ujar Yusril melalui keterangan resminya, pada Kamis (14/5).

Yusril menekankan aksi pembubaran nobar bukan merupakan arahan pemerintah atau penegak hukum. "Melihat pola demikian, pembubaran nobar film 'Pesta Babi' bukanlah arahan dari Pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” tegasnya. 

Ia menilai bahwa penyampaian kritik melalui film merupakan hal yang wajar. Namun, menurutnya judul dari film itu sendiri mengandung narasi yang provokatif dan dapat menimbulkan kontroversi.

Baca Juga: ⁠Film Dokumenter Pesta Babi Jadi Sorotan, Ini Sinopsis dan Kontroversinya

”Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial. Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita, tampak bersifat provokatif,” ucapnya.

Yusril mengingatkan agar publik tidak terprovokasi hanya karena nama film tersebut. Menurutnya, sangat mungkin bahwa produser atau kreator film memilih judul itu untuk menarik perhatian masyarakat.

”Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” tandasnya.

Baca Juga: Yusril Usul Ambang Batas Parlemen Sesuai dengan Jumlah Komisi DPR

Terkait dengan proyek di Papua Selatan yang dibahas dalam film itu, Yusril menekankan bahwa pembukaan lahan sudah dimulai sejak tahun 2022 di bawah kepemimpinan Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo.

Lebih lanjut, Yusril juga memberikan saran agar penulis naskah, sutradara, dan produser memberikan penjelasan mengenai arti dari istilah tersebut. Pasalnya, kata dia, penggunaan istilah 'Pesta Babi' dalam judul film dapat menimbulkan beragam penafsiran.

Sebelumnya, terdapat pelarangan nobar film dokumenter yang terjadi di sejumlah kampus, yakni Universitas Khairun, Ternate, Universitas Mataram, Universitas Pendidikan Mandalika, NTB, dan Institut Seni Indonesia Bali. Bahkan, kegiatan nobar yang diselenggarakan di kafe Seminyak dan Tabanan juga ikut dibubarkan.

 

Editor : Aditya Novrian
#film pesta babi #yusril ihza mahendra