KEPANJEN - Memasuki semester kedua, Pemkab dan DPRD Kabupaten Malang mulai membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027. Kemarin (15/7), Bupati Malang H M. Sanusi menyampaikan rancangan tersebut dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Malang.
“Berdasar arah kebijakan yang kami susun, belanja daerah 2027 direncanakan Rp 5,4 triliun,” ujar Sanusi dalam rapat paripurna. Anggaran tersebut meningkat 20,79 persen dibanding Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk 2026, yakni Rp 4,47 triliun.
Dia melanjutkan, kebijakan belanja tahun depan dirancang untuk mengedepankan fungsi dan keberlanjutan. Selain menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, dia mengatakan, alokasi anggaran diarahkan agar kualitas belanja daerah semakin tepat sasaran. Juga berorientasi pada hasil yang dirasakan masyarakat.
Langkah strategis tersebut diambil agar selaras dengan arah kebijakan fiskal nasional. Sehingga stimulus fiskal daerah mampu berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus menguatkan fondasi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
“Sesuai RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) 2027, ada 12 poin yang menjadi arah kebijakan belanja,” katanya.
”Utamanya untuk pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) maupun non dasar,” tambah orang nomor satu di lingkungan Pemkab Malang itu.
Kemudian, dia melanjutkan, membiayai urusan yang bersifat wajib dan sudah ditentukan peruntukan belanjanya, penyelarasan dengan kebijakan dan prioritas pembangunan Jatim dan nasional.
“Kami juga akan mengalokasikan anggaran untuk TPP (tambahan penghasilan pegawai) ASN berdasarkan kinerja dalam rangka meningkatkan kinerja ASN,” ucap Sanusi.
Selanjutnya, belanja dukungan dalam rangka kelancaran pelaksanaan program strategis nasional, program strategis daerah, pembangunan infrastruktur terintegrasi, hingga penguatan ketahanan pangan.
Pihaknya juga akan mengalokasikan anggaran untuk belanja khusus program peningkatan investasi dan kemudahan berusaha bagi para pelaku ekonomi, optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) atau percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (P2DD). Terakhir, yakni untuk peningkatan kapasitas dan mutu produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM).(yun/dan).
Editor : Mahmudan