Radar Malang - Baru beberapa hari menjabat sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) di Kabinet Prabowo-Gibran, Yandri Susanto langsung diterpa isu kontroversial.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut diduga menggunakan kop surat resmi kementerian untuk mengundang acara pribadi sebuah tasyakuran di Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma'mun, Serang, Banten, pada Selasa (22/10).
Acara itu disebut sebagai haul almarhumah Biasmawati, ibunda Yandri, yang dikemas bersamaan dengan peringatan Hari Santri Nasional.
Baca Juga: Yandri Susanto, Politikus Asal Bengkulu yang Kini Memimpin Pembangunan Desa
Foto undangan yang tersebar di media sosial menunjukkan bahwa acara pribadi tersebut menggunakan fasilitas kementerian, termasuk kop surat dan stempel resmi.
Hal ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, yang menyatakan bahwa penggunaan simbol negara untuk urusan pribadi adalah tindakan yang keliru.
“Kop surat dan stempel resmi tak boleh dipakai untuk acara pribadi dan keluarga. Harus hati-hati menggunakan atribut pemerintahan,” tulis Mahfud melalui akun media sosialnya.
Lebih lanjut, acara tersebut mengundang ratusan orang, termasuk santri, kepala desa, Ketua RT dan RW, serta kader PKK dan Posyandu.
Hal ini semakin memperkeruh suasana karena dianggap mencampuradukkan kepentingan pribadi dengan jabatan publik.
Sekjen PAN, Eko Patrio, saat dimintai tanggapan, enggan berkomentar lebih lanjut dan menyatakan bahwa Yandri akan segera memberikan klarifikasi.
Benar saja, Yandri kemudian merespons kritik tersebut.
Ia mengakui adanya kesalahan dalam pembuatan undangan dan berjanji akan lebih berhati-hati ke depannya.
“Ini murni kegiatan hari santri, haul ibu kami, dan bersyukur kepada Allah. Tidak ada unsur lain,” kata Yandri.
Ia juga berterima kasih kepada Mahfud MD yang telah mengingatkannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan serupa.
Namun, kasus ini tetap menuai sorotan tajam, terutama karena Yandri baru saja dilantik pada 21 Oktober 2024.
Yandri Susanto yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua MPR dan memiliki rekam jejak panjang di DPR, kini berada di bawah tekanan besar untuk membuktikan integritasnya sebagai menteri.
Dengan semakin berkembangnya isu ini, publik pun menunggu langkah selanjutnya dari Yandri dan bagaimana pemerintah merespons kasus semacam ini agar tidak terulang di masa depan. (Salma Audrie)
Editor : Aditya Novrian