RADAR MALANG - Kasus pemerasan yang melibatkan 18 oknum polisi di acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 telah menggemparkan publik, terutama setelah terungkap bahwa total kerugian yang dialami para korban mencapai sekitar Rp32 miliar.
Kejadian ini bukan hanya mencoreng citra kepolisian Indonesia, tetapi juga merusak reputasi pariwisata nasional di mata internasional.
Pada 13-15 Desember 2024, DWP yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta menjadi ajang hiburan bagi ribuan penonton, termasuk banyak turis dari luar negeri, seperti Malaysia dan Thailand.
Namun, suasana meriah ini berubah menjadi mimpi buruk bagi beberapa penonton ketika mereka dihentikan oleh oknum polisi untuk menjalani tes urine mendadak.
Menurut laporan, lebih dari 400 penonton yang sebagian besar adalah warga negara Malaysia menjadi sasaran pemerasan ini.
Para penonton yang terpaksa menjalani tes urine mengaku bahwa meskipun hasil tes menunjukkan negatif, mereka tetap diminta untuk menyerahkan sejumlah uang yang sangat besar.
Total uang yang diduga diperas mencapai RM9 juta, setara dengan Rp32 miliar.
Hal ini memicu kemarahan di media sosial dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai integritas aparat penegak hukum.
Setelah menerima laporan dari para korban dan viralnya informasi di media sosial, Mabes Polri dan Polda Metro Jaya bergerak cepat dengan menangkap 18 oknum polisi yang terlibat.
Mereka berasal dari berbagai kesatuan, termasuk Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat.
Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Karopenmas Polri, menyatakan bahwa semua oknum tersebut akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh Divisi Propam Polri.
Kasus ini tidak hanya berdampak pada citra kepolisian tetapi juga pada sektor pariwisata Indonesia.
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menilai tindakan oknum-oknum tersebut merusak upaya promosi pariwisata yang telah dilakukan dengan biaya besar.
Ia menegaskan bahwa tindakan pemerasan ini harus mendapatkan sanksi tegas, termasuk pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) bagi para pelaku.
Kejadian ini menjadi sorotan internasional dan memicu reaksi keras dari warganet, yang merasa malu atas tindakan oknum polisi yang dianggap mencoreng nama baik bangsa.
Banyak pihak menuntut keadilan dan proses hukum yang transparan terhadap para pelaku.
Kasus pemerasan di DWP 2024 menunjukkan perlunya reformasi dalam institusi kepolisian untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.
Kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum harus dipulihkan melalui tindakan nyata dan transparan.
Selain itu, upaya untuk memperbaiki citra pariwisata Indonesia juga harus dilakukan agar dapat bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Thailand dan Singapura. (Adrian Irfan Pratama)
Editor : Aditya Novrian