Komunitas Grab Car Keluhkan Relaksasi Kredit Ke Wali Kota Malang

Para pengemudi Grab Car dan Go Car saat audiensi bersama Wali Kota Malang Sutiaji

KOTA MALANG – Salah satu ruang yang diharapkan para pelaku usaha, penggiat profesi yang bersentuhan dengan jasa keuangan, selama masa pandemi covid 19 adalah kelonggaran atas kewajiban kredit. Namun kebijakan relaksasi kredit ternyata tak seindah seperti yang telah terinfokan selama ini.

Fakta tersebut terungkap saat perwakilan komunitas Sahabat Grab dan manajemen Go Jek melakukan audiensi ke Wali Kota Malang, Sutiaji. Didampingi Sekkota Wasto dan Kadishub Handi Priyanto, perwakilan Sahabat Grab dan Go Jek diterima di ruang rapat Walikota Malang (jumat, 22/5).

“Ini (covid) menjadi masa sulit bagi kami. Selain pendapatan yang menurun, kami dihadapkan pada angsuran yang tidak memberikan ruang keringanan. Apa yang dijanjikan dalam kebijakan relaksasi tidak kami dapatkan, justru semakin dipersulit. Info keringanan bunga atau kelonggaran angsuran, tidak terjadi di lapangan. Yang ada bunga justru ditambahkan, dan angsuran diminta dibayarkan di depan,” ungkap M. Tahir Bugis, Juru Bicara Komunitas Sahabat Grab.

“Kehadiran kami untuk beraudiensi dengan Bapak Walikota, semata untuk mendapat perlindungan dan fasilitasi agar permasalahan serta beban tersebut dapat terurai, sekaligus ada solusi terbaik bagi kami,” tambah Tahir.

Apa yang diutarakan perwakilan dari komunitas sahabat Grab, membuat Walikota Sutiaji terhenyak dan sangat masygul. “Harusnya tidak boleh terjadi. Ini kebijakan pusat, dan bersifat mengikat. Jadi kalau ada lembaga jasa keuangan, apakah itu lembaga leasing atau bank, yang tidak patuh, apalagi bermain main yang justru membebani dan memperberat nasabah, maka patut diperingatkan dan diberi sanksi,” lanjut Sutiaji.

Wali Kota yang akrab disapa Pak Aji tersebut kemudian langsung mengontak OJK Malang untuk minta perhatian atas temuan fakta di lapangan tersebut.

“Kenyataan di lapangan seperti ini. Tidak boleh dibiarkan. Ini saya minta kepada koordinator atau perwakilan komunitas untuk segera memberi data lengkap terkait mekanisme angsuran yang dinilai membebani, modusnya seperti apa dan tentu lembaganya mana saja. Bahan ini yang segera saya komunikasikan dan koordinasikan ke OJK, agar ada langkah penanganan segera,” tutur dia.

“Saya berupaya memfasilitasi dan menjembatani semaksimal mungkin. Otoritas ada pada OJK. Namun saya pesankan dan titipkan, pada kondisi yang berat ini, jangan ada yang bermain main. Apalagi Pemerintah telah memback up lembaga keuangan terkait kebijakan rileksasi, maka ketidakpatuhan dalam pelaksanaan patut disanksi tegas,” lanjut kali kota jebolan UIN Malang tersebut.

Berdasarkan data Grab dan Gojek, ada 350 mitra Grab Car dan sekitar 800 hingga 1000 mitra Ho Car di Malang Raya.

Foto: istimewa
Penyunting: Fia