Bupati Malang Rendra Kresna.

KABUPATEN – Kebijakan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jatim terhadap Pulau Sempu sudah tegas: Tidak boleh untuk tempat wisata. Status pulau seluas 887 hektare itu tetap cagar alam. Tidak boleh semua orang masuk, kecuali hanya orang yang melakukan penelitian dan kajian akademik.

Namun, kebijakan tersebut rupanya belum memuaskan Bupati Malang Rendra Kresna. Dia mengusulkan agar ada win-win solution (jalan tengah). Artinya, kepentingan BKSDA menjaga konservasi tetap terjaga, tapi warga sekitar juga bisa menikmati indahnya kawasan Pulau Sempu. Jadi, diharapkan pulau itu boleh untuk wisata.

”Kami memang harus mempertahankan agar Pulau Sempu tetap sebagai hutan konservasi, tapi bukan berarti tertutup untuk wisatawan,” ujar Rendra menanggapi keputusan BKSDA kemarin (14/9).

Rendra menambahkan, selama ini masyarakat luas sudah mengenal Pulau Sempu sebagai kawasan konservasi plus wisata. Tak heran jika jumlah wisatawan yang masuk begitu besar. Dari data pemerintah Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, dalam setahun wisatawan bisa tembus 30 ribu orang. Hanya, selama ini memang wisatawan tersebut masih masuk ke Pulau Sempu secara ilegal.

”Terpenting, bagi wisatawan yang ke Pulau Sempu ada pendampingan. Jadi, mereka tidak akan merusak ekosistem cagar alam,” terang pria berusia 55 tahun itu.

Di sisi lain, politikus Partai Nasdem ini menyatakan, bila Pulau Sempu menjadi taman wisata akan ikut membantu perekonomian warga sekitar pulau. Sebab, akan semakin banyak warga yang menyewakan kapal untuk menyeberang dari Pantai Sendangbiru ke Pulau Sempu. Mereka juga bisa dipekerjakan sebagai guide.

”Mereka (warga) juga terdampak. Jadi, warga sekitar harus ikut diberdayakan,” sambungnya.

Secepatnya, imbuh Rendra, dia ingin ada koordinasi dengan BKSDA sehingga segera ada solusi agar kepentingan dua pihak (warga yang ingin ada taman wisata dan BKSDA) bisa terwadahi.

Terpisah, Kusnadi Wira Saputra, tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Bidang Penegakan Hukum, memastikan bila perubahan status Pulau Sempu dari cagar alam ke taman wisata alam tak bisa dilakukan dalam waktu singkat. ”Paling cepat lima tahunlah,” terangnya.

Dia memastikan, Kementerian LHK tidak punya niat sedikit pun untuk mengubah status Pulau Sempu. Namun, dia mengingatkan bila pengelolaan hutan saat ini sudah dikembangkan pemerintah pusat.

Selama status cagar alam masih tersematkan pada Pulau Sempu, dia meyakinkan bahwa pengawasan bakal diintensifkan. Petugas jaga yang selama ini hanya empat orang, nanti segera ditambah. ”Nanti juga kami tambah perlengkapan untuk pengawasan di sana,” sambungnya.

Pewarta: Farik Fajarwati
Penyunting: Bayu Mulya
Copy Editor: Dwi Lindawati
Foto: Darmono