Poster Caleg Asal Tempel di Sembarang Tempat - JPNN.COM

jpnn.com, SURABAYA – Jelang pemilu pada April 2019, semakin banyak alat peraga kampanye (APK) yang memenuhi ruang publik. Tak sedikit pula yang melanggar aturan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya mengaku telah melakukan penertiban. Hingga Februari ini jumlahnya mencapai 1.461 APK.

Ketua Bawaslu Surabaya Hadi Margo Sambodo mengungkapkan, pelanggaran yang paling sering dijumpai petugas adalah APK yang tidak sesuai dengan keputusan KPU Surabaya.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) KPU Kota Surabaya Nomor 1567/PL.01.5-Kpt/02/Kota/IX/2018 bertanggal 23 September 2018.

Sesuai dengan aturan tersebut, KPU memfasilitasi pembuatan APK untuk capres-cawapres dan partai politik (parpol). Ketentuannya, masing-masing 10 buah baliho berukuran 3 meter x 4 meter.

Untuk spanduk, ukurannya 1,25 meter x 6 meter dengan ketentuan 16 buah untuk capres-cawapres dan 10 buah untuk calon anggota DPD.

Hadi menambahkan, sebelum menertibkan, pihaknya harus melakukan identifikasi dan koordinasi. Tujuannya, menghindari persoalan di kemudian hari.

“Kalau kami identifikasi dan ditemukan APK yang dipasang termasuk melanggar perda, itu domainnya satpol PP,” jelas dia.