JawaPos.com – Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako), Feri Amsari menilai masuknya orang yang mengalami gangguan jiwa atau penyandang disabilitas mental dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan hak dasar setiap warga negara.

“Pada dasarnya setiap warga negara dijamin haknya untuk dipilih dan memilih dalam pemilu, termasuk orang yang memiliki penyakit jiwa,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Sabtu (1/12).

Menurutnya, sakit jiwa atau mental illness adalah kondisi di mana seseorang memiliki hambatan kecerdasaran atau kesadaran. “Jika dilihat dalam penyelenggaran pemilu, fenomena pemilih dengan kondisi mental illness dan retardation itu menjadi diskursus menarik dalam perkembangan pemilu,” katanya.

Lebih lanjut, Feri mengatakan perkembangan hak pilih terus terjadi dan bukan tidak mungkin warga negara yang mengalami mental illness dan retardation dapat memperoleh hak pilihnya.

“Pada kondisi tertentu perlu dipahami bahwa tidak semua orang dengan sakit jiwa tidak boleh memilih. Bahkan di Eropa ada orang sakit jiwa boleh memilih,” tegas dia.

Oleh karena itu, dia berharap nantinya akan ada kriteria khusus bagi pemilih yang memiliki ganguan mental (sakit jiwa). Seperti harus memilih dalam kondisi saat sadar dan dengan kondisi yang jelas.

“Jangan sampai dengan adanya pemberian hak pilih pada warga negara kondisi tertentu akan ada peluang untuk melakukan kecurangan dalam pemilu karena bisa merugikan hak pilih danm dianggap dengan mudah untuk bisa dicurangi,” pungkas Feri.

(ipp/JPC)