Pulihkan Ekonomi, Nol-kan Pajak Retribusi, Prof Candra: Daerah Boleh Defisit Budget

Prof Dr Candra Fajri Ananda, dosen dan pengamat ekonomi dari Universitas Brawijaya.

MALANG KOTA – Setelah dua bulan lebih diserang pandemi Covid-19, pemerintah daerah (pemda) di Malang Raya sudah saatnya mulai lebih menyeriusi untuk melakukan upaya pemulihan ekonomi. Mengapa? Sebab, Kota Malang sebagai pusatnya pertumbuhan ekonomi di Malang Raya, secara ekonomi mulai menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan.

Setidaknya itu terlihat dari hasil riset Prof Dr Candra Fajri Ananda, dosen dan pengamat ekonomi dari Universitas Brawijaya melalui big data transaksi point of sale dari platform digital Qasir (www.qasir.id). Melalui qasir.id ini dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan ekonomi secara real time. Riset yang dilakukan Candra ini mengambil data selama setahun terakhir dengan sampel bisnis 352 unit yang tersebar di Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu).

Ada 10 subsektor yang dianalisis dalam riset tersebut. Tapi, fokus riset hanya di beberapa sektor yang mengalami perubahan dampak sangat signifikan.

Dari tiga daerah di Malang Raya, merujuk pada hasil riset tersebut, Kota Malang secara umum menghadapi dampak terburuk hingga -31,15 persen. Kabupaten Malang malah tumbuh positif hingga 11,76 persen. Sedangkan Kota Batu mengalami tren yang stabil di angka 0,20 persen.

Candra menjelaskan, Kota Malang mengalami dampak terburuk hingga -31,15 persen, karena ekonomi Kota Malang sangat tergantung pada mahasiswa. ”Keberadaan mahasiswa di Kota Malang menjadi demand driver,” kata Candra kepada Radar Malang. ”Ketika mahasiswanya pada pulang ke daerahnya masing-masing, tidak ada aktivitas perkuliahan, ya otomatis akan berpengaruh pada unit-unit bisnis yang segmennya para mahasiswa,” jelasnya.

Pada sisi lain, kebutuhan pangan Kota Malang disuplai dari wilayah lain. Beberapa di antaranya Kabupaten Malang dan Kota Batu. Inilah yang membuat Kabupaten Malang malah mengalami kenaikan hingga 11,76 persen.

Bagaimana dengan Kota Batu? Bukankah di era serangan pandemi Covid-19 ini membuat pariwisata di sana benar-benar terpuruk? Mengapa kok stabil di angka 0,20 persen? Candra menjelaskan, pariwisata di Kota Batu karakteristiknya adalah: Capital Intensive. Sehingga, ketika terjadi serangan korona seperti sekarang ini, yang merasakan dampak terbesar adalah sang pemilik modal.

Berpijak pada hasil risetnya itu, Candra menyarankan kepada Wali Kota Malang untuk mulai menyeriusi upaya-upaya memulihkan ekonomi. Dia menambahkan, fokus pada kesehatan penting. Begitu pula memastikan jaring pengaman sosial agar well executed (disalurkan dengan baik) juga penting. ”Tapi, program pemulihan ekonomi, ini juga tak kalah pentingnya. Membangun itu tidak hanya bisa diselesaikan hanya memikirkan aspek kesehatannya saja. Lalu good bye. Tapi, bagaimana nilai ekonomi dari mereka yang terdampak harus bisa ditumbuhkan lagi,” jelas pria yang juga menjadi staf khusus menteri keuangan ini.

Bagaimana caranya? Kata Candra, dengan memberikan subsidi dan keringanan-keringanan kepada para pelaku usaha. ”Misalnya dengan pajak retribusi di-nol-kan selama beberapa bulan, sampai Agustus atau September. Dengan disertai catatan, para pengusaha dinolkan pajak retribusinya, asal mereka tidak mem-PHK karyawannya,” ujarnya.

Ini yang kata Candra disebut dengan stick and carrot policy. ”Kamu (para pelaku usaha) tak kasih carrot (wortel) berupa keringanan dan relaksasi pajak. Asal jangan mem-PHK karyawanmu. Kalau sampai mem-PHK, tak stick (tak cambuk) kamu,” tandas mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya ini. Dengan kebijakan ini, para pelaku usaha tetap bisa berproduksi. Dan para karyawannya tetap punya penghasilan. Sehingga roda perekonomian yang berbasis pada konsumsi bisa berputar.

Apakah secara regulasi diperbolehkan meng-nol-kan pajak retribusi di saat krisis seperti sekarang ini? Candra tegas mengatakan: ”boleh’. Dia lantas menyebut Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. ”Bisa mengacu pada Perppu yang sudah diundangkan oleh DPR itu,” imbuhnya.

Merujuk pada Perppu tersebut, Pasal 27 Ayat 1 menyebutkan: biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara, termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara, termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara”.

Dengan payung hukum Perppu di atas, maka menurut Candra, seorang kepala daerah boleh membuat kebijakan yang bertujuan memulihkan perekonomian di suatu daerah. Termasuk meng-nol-kan pajak retribusi untuk menstimulus para pelaku usaha. Jika pajak retribusi di-nol-kan, maka pasti akan berdampak pada APBD. ”Dalam hal ini, kepala daerah harus berani melakukan defisit budget,” katanya. Dengan kata lain, tahun ini dibiarkan anggarannya defisit untuk mensubsidi pajak para pelaku usaha. Dengan harapan, pada tahun-tahun berikutnya pendapatan yang hilang akibat subsidi pajak itu akan tergantikan dengan meningkatnya pajak penghasilan atau pajak pendapatan dari para pelaku usaha yang sudah menggeliat penjualannya atau produksinya.

Sudah barang tentu, untuk membuat kebijakan seperti ini, harus dilakukan bersama-sama dengan legislatif. ”Secara teoretis kebijakan ini (meng-nol-kan retribusi dan defisit budget) bisa dilaksanakan. Tapi secara konsep, harus dibicarakan dengan parlemen (legislatif). Karena apa pun kebijakan kepala daerah akan dipertanggungjawabkan kepada legislatif.”

Bagaimana jika rencana ini ditentang oleh legislatif? Candra mengatakan, saat-saat seperti inilah nasionalisme dan spirit kebersamaan itu benar-benar dibutuhkan.

Kepala daerah, kata Candra, dalam upaya memulihkan ekonomi akibat serangan korona, bisa membuat proposal pemulihan ekonomi. Termasuk di dalamnya membuat berbagai simulasi, pajak-pajak apa saja, mulai dari pajak pusat, provinsi maupun daerah yang bisa dilakukan relaksasi atau pengurangan. Sebab, dalam Perppu, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 405 triliun, untuk kesehatan, peningkatan kapasitas rumah sakit, jaminan sosial, intensif pajak dan program pemulihan ekonomi nasional. ”Dengan merujuk pada Perppu itu, daerah bisa minta support kepada pusat untuk mensubsidi pajak daerah,” lanjutnya.

Ketika disinggung, bahwa para kepala daerah di Malang Raya hingga kini masih belum tampak kebijakannya dalam memulihkan ekonomi, Candra berkomentar datar. ”Mungkin fokusnya banyak tersita untuk menangani aspek kesehatan dan jaring pengaman sosialnya. Dinamika kesehatan kan benar-benar menguras energi,” ujarnya. Makanya, menurut Candra, di pemda itu harus ada pembagian kerja antara kepala daerah, wakilnya, dan sekda. Misalnya, wali kota yang menangani pemulihan ekonomi. Wakilnya atau sekdanya menangani kesehatannya. ”Kalau nggak dibagi, bisa kepontal-pontal,” lanjutnya.

Soal pemda yang berani membuat kebijakan defisit budget dalam memulihkan ekonomi, kata Candra, akan didukung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan. ”Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) secara lisan pernah bilang kepada saya, bahwa beliau siap membantu daerah yang mau melakukan defisit budget,” tandasnya. (snd)