JawaPos.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membantah anggapan yang menyebut peresmian sejumlah proyek infrastruktur disesuaikan dengan masa kampanye pemilihan presiden (pilpres) 2019. Dia menegaskan, peresmian proyek dilakukan lantaran memang pengerjaannya sudah selesai.
“Kalau buat saya mohon maaf, enggak ada urusan saya dengan yang begitu. Selesai, ya diresmikan,” ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/6).
Sebelumnya, tudingan politisasi peresmian proyek infrastruktur disampaikan Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). BPN menilai peresmian sengaja dilakukan jelang pilpres sebagai sarana kampanye.
Terkait adanya dugaan percepatan, Basuki menyebut semata-mata untuk menyesuaikan kondisi. Selain memang masa pengerjaannya sudah selesai, peresmian juga mempertimbangkan aspek lain, misalnya kebutuhan untuk momen besar seperti mudik lebaran.
“Mana yang merasa dipaksakan? Kalau nggak diresmikan, nggak bisa orang mudik,” imbuhnya.
Dia menambahkan, maju atau mundurnya masa penyelesaian proyek sangat bergantung pada situasi lapangan. “Buat saya, nggak ada urusannya dengan pemilu. Itu ada yang mundur dua bulan baru diresmikan,” tuturnya.
Bahkan, Basuki menantang pihak yang menuding untuk melakukan pembuktian. “Jadi, mana yang dipaksakan? Enggak ada. Kalau memang orang melihat dipaksakan, (proyek) yang mana coba (buktikan),” pungkasnya.
