KOTA BATU – Keterlambatan pencairan anggaran dana desa (ADD) di awal tahun ini menyebabkan sejumlah efek. Sebagian anggaran yang dialokasikan untuk gaji staf di desa tak bisa disalurkan. Kabar itu pun terdengar oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko. Dia pun menyampaikan kegeramannya ketika memberi sambutan dalam forum organisasi perangkat daerah (OPD) saat menyusun rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) di Senyum World Hotel kemarin (14/3).

”ADD sampai sekarang belum cair, sehingga di desa itu anggaran untuk gaji stafnya saja tidak ada,” sesal Dewanti. Dia mengaku mendapat laporan itu dari salah satu camat di Kota Batu. Dia berkeyakinan bila kondisi itu disebabkan karena adanya miskomunikasi antar-OPD di Kota Batu. ”Saya panggil satu per satu, Pemberdayaan, Inspektorat, dan Badan Keuangan Daerah (BKD),” tegasnya. ”(Bagian) keuangan bilang, tidak bisa dicairkan jika Inspektorat belum memeriksa surat pertanggungjawaban (SPj),” tambah Dewanti.

Dari informasi yang didapat Dewanti, Inspektorat Kota Batu sudah melakukan pemeriksaan terhadap SPj dari semua desa. Beranjak dari kasus itu, dia berharap tiap OPD tidak menonjolkan ego sektoral.

Secara khusus, dia berharap keterlambatan pencairan ADD di tahun ini adalah yang terakhir kalinya terjadi. Harapan itu cukup beralasan, sebab kondisi serupa di tahun-tahun sebelumnya juga sempat terjadi.

Tahun 2017 lalu, pencairan baru bisa dilakukan pada bulan Mei. Sementara di tahun 2018 pencairan baru dilakukan di bulan April. ”Ini sebenarnya sudah terjadi bertahun-tahun, tapi kok iso (kok bisa)?” tanya Dewanti. ”Bayangkan, hingga Maret ini staf perangkat desa belum dibayar,” tambahnya. Untuk setiap pemerintah desa (pemdes), dia juga berharap seluruh kelengkapan syarat pencairan sudah bisa dipenuhi pada bulan November.

”Sehingga bulan Desember sudah bisa dicairkan,” tandasnya. Dia juga meminta pada semua camat di Kota Batu untuk melaporkan hasil pengawasan padanya. Sementara itu, Camat Bumiaji Aditya Prasaja mengindikasi bila keterlambatan pencairan ADD tahun ini disebabkan karena adanya miskomunikasi. ”Kalau evaluasi APBDes sudah selesai di Desember (tahun lalu). Sehingga Januari bisa revisi dan input Sistem Keuangan Desa (Siskeudes),” kata dia.

Setelah input data di Siskeudes, pencairan tahap pertama bisa dilakukan setiap pemdes. ”Jadi pengajuan awal Maret, mungkin minggu depan (sudah bisa dicairkan),” tambahnya.

Sesuai prosedur, gaji perangkat desa bakal dirapel sesuai jumlah keterlambatan. ”Gaji mulai Januari, kalau sudah di-settle (ditetapkan) bisa rutin dan tetap waktu,” kata Aditya. Senada dengan Dewanti, dia berharap seluruh pihak terkait bisa menjalin komunikasi yang baik. ”Komitmennya bagus kok temen-temen yang ada di desa,” pungkasnya.

Pewarta               : Mochamad Sadheli
Copy Editor         : Amalia Safitri
Penyunting         : Bayu Mulya