alexametrics
21.5 C
Malang
Sunday, 22 May 2022

Siap Terbuka dengan Pemkot, Gojek Bidik Pembayaran PBB via GoPay

MALANG KOTA – Penyedia jasa aplikasi online, Gojek akhirnya memenuhi undangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang untuk klarifikasi sekaligus berdiskusi dengan kepala bapenda beserta jajaran, Rabu (1/7). Dari pertemuan tersebut, manajemen industri start up digital ini menyatakan siap bekerja sama, tetapi juga mengincar pembayaran PBB di Kota Malang bisa dilakukan lewat GoPay.
Sebelumnya, bapenda sudah menyampaikan undangan ke Gojek sampai tiga kali untuk audiensi sinkronisasi data perpajakan transaksi online. Namun, undangan itu baru dipenuhi oleh penyedia platform digital tersebut kemarin.
”Akan kami sampaikan ke pusat serta kami diskusikan secara intern Gojek mengenai permintaan data terkait aplikasi GoBiz. Bahkan andai kerja sama antara Gojek dan Pemkot Malang terealisasi, bukan tidak mungkin ke depannya pembayaran PBB di Kota Malang bisa lewat GoPay,” ungkap Head Regional Government Relations Gojek East Java, Bali, and Nusa Tenggara Boy Arno Muhamad dalam diskusi di ruang kerja kepala bapenda.
Namun, Boy menegaskan bahwa saat ini pihak Gojek belum bisa memberikan data seperti permintaan bapenda lantaran masih terikat aturan yang berpedoman PP 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang mana tercantum adanya personal data protection.
Sedangkan di sisi lain, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bapenda selaku organisasi perangkat daerah (OPD) pemungut pajak memiliki kewenangan untuk memperoleh data terkait dalam rangka optimalisasi pendapatan dari sektor pajak.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Malang Ir Ade Herawanto MT mengungkapkan, hasil diskusi dengan manajemen Gojek menghasilkan wacana memorandum of understanding (MoU) antara Pemkot Malang dengan Gojek untuk penarikan atau permintaan data perpajakan mitra Gojek. Terutama, sinkronisasi perpajakan aplikasi GoBiz dan tunggakan pajak GoFood Festival.
”Mereka akan berkonsultasi dengan pihak pusat. Harapannya nanti dengan adanya MoU akan semakin memudahkan proses sinkronisasi data perpajakan antara kita dengan penyedia jasa layanan digital,” beber Sam Ade d’Kross, sapaan akrab Ade Herawanto.
Hasil positif pertemuan bapenda dengan Gojek ini mendapat perhatian khusus dari Komisi B DPRD Kota Malang. Ketua Komisi B Trio Agus Purwono STP mengatakan, pihaknya mendukung upaya bapenda dalam rangka meningkatkan pajak daerah melalui kerja sama dengan platform digital di Kota Malang.
”Kami meminta platform digital bisa bekerja sama dengan baik dan mendukung program pemkot tersebut,” kata Agus.
Pewarta: Sandra Desi Caesaria
Foto: Dok Radar Malang
Editor: Hendarmono Al Sidarto

MALANG KOTA – Penyedia jasa aplikasi online, Gojek akhirnya memenuhi undangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang untuk klarifikasi sekaligus berdiskusi dengan kepala bapenda beserta jajaran, Rabu (1/7). Dari pertemuan tersebut, manajemen industri start up digital ini menyatakan siap bekerja sama, tetapi juga mengincar pembayaran PBB di Kota Malang bisa dilakukan lewat GoPay.
Sebelumnya, bapenda sudah menyampaikan undangan ke Gojek sampai tiga kali untuk audiensi sinkronisasi data perpajakan transaksi online. Namun, undangan itu baru dipenuhi oleh penyedia platform digital tersebut kemarin.
”Akan kami sampaikan ke pusat serta kami diskusikan secara intern Gojek mengenai permintaan data terkait aplikasi GoBiz. Bahkan andai kerja sama antara Gojek dan Pemkot Malang terealisasi, bukan tidak mungkin ke depannya pembayaran PBB di Kota Malang bisa lewat GoPay,” ungkap Head Regional Government Relations Gojek East Java, Bali, and Nusa Tenggara Boy Arno Muhamad dalam diskusi di ruang kerja kepala bapenda.
Namun, Boy menegaskan bahwa saat ini pihak Gojek belum bisa memberikan data seperti permintaan bapenda lantaran masih terikat aturan yang berpedoman PP 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang mana tercantum adanya personal data protection.
Sedangkan di sisi lain, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bapenda selaku organisasi perangkat daerah (OPD) pemungut pajak memiliki kewenangan untuk memperoleh data terkait dalam rangka optimalisasi pendapatan dari sektor pajak.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Malang Ir Ade Herawanto MT mengungkapkan, hasil diskusi dengan manajemen Gojek menghasilkan wacana memorandum of understanding (MoU) antara Pemkot Malang dengan Gojek untuk penarikan atau permintaan data perpajakan mitra Gojek. Terutama, sinkronisasi perpajakan aplikasi GoBiz dan tunggakan pajak GoFood Festival.
”Mereka akan berkonsultasi dengan pihak pusat. Harapannya nanti dengan adanya MoU akan semakin memudahkan proses sinkronisasi data perpajakan antara kita dengan penyedia jasa layanan digital,” beber Sam Ade d’Kross, sapaan akrab Ade Herawanto.
Hasil positif pertemuan bapenda dengan Gojek ini mendapat perhatian khusus dari Komisi B DPRD Kota Malang. Ketua Komisi B Trio Agus Purwono STP mengatakan, pihaknya mendukung upaya bapenda dalam rangka meningkatkan pajak daerah melalui kerja sama dengan platform digital di Kota Malang.
”Kami meminta platform digital bisa bekerja sama dengan baik dan mendukung program pemkot tersebut,” kata Agus.
Pewarta: Sandra Desi Caesaria
Foto: Dok Radar Malang
Editor: Hendarmono Al Sidarto

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/