alexametrics
32C
Malang
Monday, 19 April 2021

Pemkot Malang Targetkan Dua Tahun Lagi PAD Tembus Rp 2T

MALANG KOTA – Wali Kota Malang Sutiaji mengusung optimisme tinggi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang. Dengan segenap potensi yang dimiliki, dia yakin PAD Kota Malang akan tembus di angka Rp 2 triliun pada 2023 mendatang. Optimisme itu diucapkan dalam Launching SPPT PBB dan Gebyar Panutan Pajak Daerah Kota Malang di Balai Kota Malang kemarin pagi (7/4).

“Real time saya update berapa pendapatan daerah. Target selama pandemi di angka Rp 40 miliar. Kemudian naik menjadi Rp 53 miliar. Lalu Rp 63 miliar ternyata mampu. Kemarin (beberapa hari lalu) lapor ke saya sudah Rp 83 miliar. Dan saat ini (kemarin) tembus Rp 85 miliar,” papar Sutiaji.

Sutiaji mengatakan, jika seluruh stakeholder mau menjalankan tugasnya sebaik-baiknya, maka pihaknya yakin akan mampu merealisasikan target tersbeut. “Sesuai dengan masukan Korsupgah (Kordinasi Supervisi dan Pencegahan) KPK, Kota Malang mestinya bisa di Rp 3 triliun sampai Rp 5 triliun. Makanya saya yakin di 2023 pasti bisa Rp 2 triliun. Ketika semua transparan, trust masyarakat terhadap pemerintah akan semakin kuat,” ungkapnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang Handi Priyanto menambahkan, launching SPPPT PBB ini untuk makin memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran. “Kini pembayaran sudah bisa dilayani di Bank Jatim, Alfamart, Indomaret, dan Tokopedia,” sebut mantan Kadishub Kota Malang itu.

Handi menyebutkan, pada 2020 lalu pihaknya sukses menyalurkan SPT PBB ke masyarakat di angka 95,97 persen. Jauh lebih besar dari tahun sebelumnya. “Tahun ini kami berharap bisa lebih maksimal dibanding persentase tahun lalu,” tegas dia.

Dengan inovasi ini, Handi mengatakan wajib pajak bisa mencetak sendiri SPPT. Caranya cukup mudah. Tinggal memasukkan nomor objek pajak (NOP) ke situs pajak.malangkota.go.id kemudian mengikuti panduan di website tersebut.

Dalam kesempatan itu, bapenda juga melakukan penyerahan daftar himpuan ketetapan pajak kepada Kelompok Masyarakat Sadar Pajak. Juga ada penganugerahan KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) Award serta apresiasi kepada Indana Paint dan komunitas Malang Graffiti Movement. (c1/dik)

MALANG KOTA – Wali Kota Malang Sutiaji mengusung optimisme tinggi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang. Dengan segenap potensi yang dimiliki, dia yakin PAD Kota Malang akan tembus di angka Rp 2 triliun pada 2023 mendatang. Optimisme itu diucapkan dalam Launching SPPT PBB dan Gebyar Panutan Pajak Daerah Kota Malang di Balai Kota Malang kemarin pagi (7/4).

“Real time saya update berapa pendapatan daerah. Target selama pandemi di angka Rp 40 miliar. Kemudian naik menjadi Rp 53 miliar. Lalu Rp 63 miliar ternyata mampu. Kemarin (beberapa hari lalu) lapor ke saya sudah Rp 83 miliar. Dan saat ini (kemarin) tembus Rp 85 miliar,” papar Sutiaji.

Sutiaji mengatakan, jika seluruh stakeholder mau menjalankan tugasnya sebaik-baiknya, maka pihaknya yakin akan mampu merealisasikan target tersbeut. “Sesuai dengan masukan Korsupgah (Kordinasi Supervisi dan Pencegahan) KPK, Kota Malang mestinya bisa di Rp 3 triliun sampai Rp 5 triliun. Makanya saya yakin di 2023 pasti bisa Rp 2 triliun. Ketika semua transparan, trust masyarakat terhadap pemerintah akan semakin kuat,” ungkapnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang Handi Priyanto menambahkan, launching SPPPT PBB ini untuk makin memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran. “Kini pembayaran sudah bisa dilayani di Bank Jatim, Alfamart, Indomaret, dan Tokopedia,” sebut mantan Kadishub Kota Malang itu.

Handi menyebutkan, pada 2020 lalu pihaknya sukses menyalurkan SPT PBB ke masyarakat di angka 95,97 persen. Jauh lebih besar dari tahun sebelumnya. “Tahun ini kami berharap bisa lebih maksimal dibanding persentase tahun lalu,” tegas dia.

Dengan inovasi ini, Handi mengatakan wajib pajak bisa mencetak sendiri SPPT. Caranya cukup mudah. Tinggal memasukkan nomor objek pajak (NOP) ke situs pajak.malangkota.go.id kemudian mengikuti panduan di website tersebut.

Dalam kesempatan itu, bapenda juga melakukan penyerahan daftar himpuan ketetapan pajak kepada Kelompok Masyarakat Sadar Pajak. Juga ada penganugerahan KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) Award serta apresiasi kepada Indana Paint dan komunitas Malang Graffiti Movement. (c1/dik)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru