MALANG KOTA – Sebulan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 berdampak cukup signifikan pada sektor ekonomi. Bank Indonesia Kantor Perwakilan (BI KPw) Malang mencatat adanya penurunan indeks kondisi ekonomi (IKE). Saat ini, IKE wilayah Malang Raya terkonsentrasi di angka 55,67 persen. Padahal, pada Juni lalu angka IKE masih berada di 67,17 persen.
Kepala BI KPw Malang Azka Subhan menjelaskan ada sejumlah faktor mengapa indikator tersebut mengalami penurunan. Pertama, dampak PPKM level 4 yang mematikan sejumlah lapangan pekerjaan. Misalnya saja, pekerja di sektor pusat perbelanjaan harus drop selama sebulan terakhir.
“Indikator ini menjadi salah satu penyebab utama, karena mereka yang tak mendapat penghasilan harus kehilangan lapangan pekerjaan bahkan daya beli pun turun,” katanya saat dikonfirmasi kemarin (11/8).
Pria berkacamata itu menambahkan, penyebaran kasus Covid-19 yang kembali meningkat pasca hari raya Idul Fitri juga menjadi persoalan baru. “Sehingga banyak sektor usaha yang kembali menahan diri untuk melakukan ekspansi. Perbaikan optimisme konsumen terhadap perkiraan kondisi ekonomi 6 bulan ke depan juga kembali tertahan,” katanya.
Hal itu tecermin dari Indeks Ekspektasi Kondisi Ekonomi (IEK) pada bulan Juli lalu yang tercatat sebesar 86,67 yang berada pada level pesimis dan lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Untuk itu, akselerasi pelaksanaan vaksinasi dan peningkatan disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan diharapkan dapat menekan penyebaran kasus Covid-19 sehingga kondisi ekonomi dan keyakinan konsumen bisa pulih kembali.
“Kami harap begitu, sehingga roda perekonomian bisa berjalan normal di samping mengetati prokes,” sambung Azka.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Malang Suwanto juga menjelaskan kegiatan mal selama PPKM darurat terbilang mati suri. Sebab, aturan dari pemerintah mengharuskan pusat perbelanjaan atau mal tutup sementara. Kecuali jika ada supermarket atau tenant makanan dan minuman dengan pelayanan delivery.
“Kalau terpukul jelas terpukul, karena kami juga tetap membayar kewajiban seperti pajak parkir, PPN, dan operasional lainnya,” bebernya.
Wanto, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa perputaran biaya mal dalam sebulan saja bisa ratusan hingga miliaran rupiah untuk operasional. Jumlah itu belum termasuk untuk pajak. Wanto juga membeberkan sejumlah tenant juga terpaksa merugi dan tak mendapat penghasilan. Sehingga arus perputaran barang dan uang pun ikut tersendat.
Belum lagi untuk masalah karyawan yang tetap dibayarkan gajinya meski hanya bekerja separo waktu. Tutupnya mal juga berdampak ke pekerja yang hanya masuk untuk kontrol keadaan kios dan sebagainya.
“Kalau kami jelas minta keringanan seperti PPN kemarin yang sangat bersyukur dibebaskan oleh pemerintah pusat,” tandasnya. (adn/mas/rmc)
