JAKARTA – Kinerja pemerintah daerah (Pemda) belum maksimal dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat bersama Komisi XI DPR R Senin (13/9).
Hal tersebut tecermin dari banyaknya program yang digagas pemda, hingga mencapai 29.623 sepanjang 2021. Dari program sebanyak itu masih dibagi lagi menjadi berbagai kegiatan hingga mencapai 263.135.
Sri Mulyani menyatakan, ratusan ribu kegiatan tersebut cenderung tidak dapat perhatian, apakah menghasilkan pendapatan daerah. “Kita bisa bayangkan ini yang disebut diecer-ecer itu seperti ini. Pokoknya kecil-kecil, semuanya dapat. Tapi tidak memperhatikan apakah pengeluaran itu akhirnya menghasilkan output dan outcome,” ujarnya di ruang rapat Komisi XI DPR RI.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga melihat, pola belanja APBD hanya tertumpu pada triwulan IV, hingga mengakibatkan banyak dana mengendap di bank (idle cash). Sri Mulyani menyebut, per Juli 2021, dana Pemda yang ‘parkir’ di bank sebanyak Rp 173,73 triliun.
“Harusnya kita harapkan langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Situasi ini betul-betul menjadi salah satu yang menjadi concern bersama,” ucapnya.
Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah pusat sendiri telah melakukan desentralisasi fiskal alias otonomi daerah (Otda) sejak 2004. Namun, tata kelola penyelenggaraan keuangan Pemda dianggap belum optimal. Padahal tujuan diberlakukannya Otda itu adalah karena Pemda diyakini mampu melihat lebih dekat isu sosial di daerahnya masing-masing.
Sumber: JawaPos.com
JAKARTA – Kinerja pemerintah daerah (Pemda) belum maksimal dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat bersama Komisi XI DPR R Senin (13/9).
Hal tersebut tecermin dari banyaknya program yang digagas pemda, hingga mencapai 29.623 sepanjang 2021. Dari program sebanyak itu masih dibagi lagi menjadi berbagai kegiatan hingga mencapai 263.135.
Sri Mulyani menyatakan, ratusan ribu kegiatan tersebut cenderung tidak dapat perhatian, apakah menghasilkan pendapatan daerah. “Kita bisa bayangkan ini yang disebut diecer-ecer itu seperti ini. Pokoknya kecil-kecil, semuanya dapat. Tapi tidak memperhatikan apakah pengeluaran itu akhirnya menghasilkan output dan outcome,” ujarnya di ruang rapat Komisi XI DPR RI.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga melihat, pola belanja APBD hanya tertumpu pada triwulan IV, hingga mengakibatkan banyak dana mengendap di bank (idle cash). Sri Mulyani menyebut, per Juli 2021, dana Pemda yang ‘parkir’ di bank sebanyak Rp 173,73 triliun.
“Harusnya kita harapkan langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Situasi ini betul-betul menjadi salah satu yang menjadi concern bersama,” ucapnya.
Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah pusat sendiri telah melakukan desentralisasi fiskal alias otonomi daerah (Otda) sejak 2004. Namun, tata kelola penyelenggaraan keuangan Pemda dianggap belum optimal. Padahal tujuan diberlakukannya Otda itu adalah karena Pemda diyakini mampu melihat lebih dekat isu sosial di daerahnya masing-masing.
Sumber: JawaPos.com
