alexametrics
30C
Malang
Sunday, 7 March 2021

Puluhan Ribu UMKM di Kota Malang Bisa Jadi Mitra Usaha Pemkot

MALANG KOTA – Pemerintah Kota Malang memerintahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kota Malang untuk membeli produk-produk Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) melalui Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Hal itu ia disampaikan Wali Kota Malang, Sutiaji di Ngalam Command Center (NCC) pada Senin (18/1).

Sutiaji mengatakan, keterlibatan UMKM dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018. Untuk itu dia menganjurkan seluruh OPD segera membeli produk UMKM Kota Malang.

“Bahkan apabila transaksi di bawah Rp 50 juta, tidak perlu ada SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). Cukup dengan kuitansi saja,” ujarnya.

Selain itu Sutiaji mengatakan, Kota Malang juga sudah punya marketplace yang siap berkolaborasi. Yaitu MalangGleerrr.com , sebagai platform yang menaungi produk UMKM dan Industri Kecil Menengah (IKM) se-Malang Raya.

Terkait jumlah target UMKM yang melakukan kerjasama dengan OPD, Sutiaji mengatakan Pemkot Malang tidak membatasi jumlah UMKM yang diajak bekerjasama. “Kami tidak ada target, kalau bisa sebanyak-banyaknya UMKM bisa bekerjasama dengan kami, ” ujarnya.

Namun tetap saja, Pemkot Kota Malang melakukan pengawasan terhadap segala transaksi dan kerjasama dengan pihak UMKM demi menjaga profesionalitas.

“Tetap kita awasi, agar tidak ada main-main. Misal, ada yang butuh onde-onde, pesannya sekian, tertulis di kuitansi sekian, yang datang sekian. Pokoknya tetap kita awasi apabila nanti ada main, ” tutup Sutiaji.

Pewarta: Errica Vannie

MALANG KOTA – Pemerintah Kota Malang memerintahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kota Malang untuk membeli produk-produk Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) melalui Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Hal itu ia disampaikan Wali Kota Malang, Sutiaji di Ngalam Command Center (NCC) pada Senin (18/1).

Sutiaji mengatakan, keterlibatan UMKM dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018. Untuk itu dia menganjurkan seluruh OPD segera membeli produk UMKM Kota Malang.

“Bahkan apabila transaksi di bawah Rp 50 juta, tidak perlu ada SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). Cukup dengan kuitansi saja,” ujarnya.

Selain itu Sutiaji mengatakan, Kota Malang juga sudah punya marketplace yang siap berkolaborasi. Yaitu MalangGleerrr.com , sebagai platform yang menaungi produk UMKM dan Industri Kecil Menengah (IKM) se-Malang Raya.

Terkait jumlah target UMKM yang melakukan kerjasama dengan OPD, Sutiaji mengatakan Pemkot Malang tidak membatasi jumlah UMKM yang diajak bekerjasama. “Kami tidak ada target, kalau bisa sebanyak-banyaknya UMKM bisa bekerjasama dengan kami, ” ujarnya.

Namun tetap saja, Pemkot Kota Malang melakukan pengawasan terhadap segala transaksi dan kerjasama dengan pihak UMKM demi menjaga profesionalitas.

“Tetap kita awasi, agar tidak ada main-main. Misal, ada yang butuh onde-onde, pesannya sekian, tertulis di kuitansi sekian, yang datang sekian. Pokoknya tetap kita awasi apabila nanti ada main, ” tutup Sutiaji.

Pewarta: Errica Vannie

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru