alexametrics
27C
Malang
Tuesday, 2 March 2021

PHRI Kota Batu Ajukan Penghapusan Pajak

KOTA BATU – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu mengajukan penghapusan pajak. Langkah ini diambil karena pandemi Covid-19 membuat okupansi (tingkat keterisian kamar) anjlok.

“Pengeluaran kami lebih besar daripada penghasilan, sehingga anggaran yang diperuntukan membayar pajak digunakan untuk biaya operasional. Karena itu, kami mengajukan penghapusan pajak,” ujar Ketua PHRI Kota Batu, Sujud Hariadi.

Penghapusan pajak yang diajukannya itu, terdorong dari aturan Kementerian Keuangan. Kebijakan tersebut, yakni pembebasan pajak usaha pariwisata yang digulirkan pada 2020 lalu.

Pajak tersebut antara lain pajak hiburan, pajak restoran dan pajak hotel. Ia menjelaskan pembayaran dilakukan sebulan sekali ke Badan Pendapatan Daerah sebesar 10 persen dari omzet usaha.Tingkat kunjungan yang jauh dari harapan menyusutkan omzet pengusaha. Sehingga mereka juga terbebani dengan pajak yang dipikulnya.

“Namun itu tidak berlaku di Kota Batu. Ketentuan dari pusat itu disesuaikan dengan kebijakan tiap daerah masing-masing,” ungkapnya.

Sujud mengatakan jika yang dibebaskan hanyalah denda pajak saja. Ia mencontohkan Taman Rekreasi Selecta sepanjang 2020 menanggung utang pajak Rp 1,5 miliar. Itu termasuk pajak hotel, restoran dan hotel.

Pada 2019 lalu, pajak Selecta tembus hingga Rp 5 miliar. Ia merinci beberapa di antaranya, pajak parkir sebesar Rp 300 juta, pajak hotel Rp 800 juta dan pajak restoran Rp 400 juta. Sedangkan sekarang, pajak yang ditanggung Taman Rekreasi Selecta turun menjadi Rp 1,5 miliar.

“Meski begitu, hal tersebut dirasa cukup berat karena tak sebanding dengan pemasukan yang diterima. Itulah alasan kami mengajukan penghapusan pajak,” tuturnya.

Menanggapi permintaan PHRI, Walikota Batu, Dewanti Rumpoko mengatakan penghapusan pajak tidak semata-mata wewenang kepala daerah. Tapi juga harus berpedoman pada regulasi perda.

“Harus mengacu pada perda yang ada untuk melakukan penghapusan pajak. Kalau tidak, dikemudian hari akan jadi masalah. Itu telah dikaji oleh Badan Pendapatan Daerah,” tutupnya.

Pewarta : Wildan Agta Affirdausy

KOTA BATU – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu mengajukan penghapusan pajak. Langkah ini diambil karena pandemi Covid-19 membuat okupansi (tingkat keterisian kamar) anjlok.

“Pengeluaran kami lebih besar daripada penghasilan, sehingga anggaran yang diperuntukan membayar pajak digunakan untuk biaya operasional. Karena itu, kami mengajukan penghapusan pajak,” ujar Ketua PHRI Kota Batu, Sujud Hariadi.

Penghapusan pajak yang diajukannya itu, terdorong dari aturan Kementerian Keuangan. Kebijakan tersebut, yakni pembebasan pajak usaha pariwisata yang digulirkan pada 2020 lalu.

Pajak tersebut antara lain pajak hiburan, pajak restoran dan pajak hotel. Ia menjelaskan pembayaran dilakukan sebulan sekali ke Badan Pendapatan Daerah sebesar 10 persen dari omzet usaha.Tingkat kunjungan yang jauh dari harapan menyusutkan omzet pengusaha. Sehingga mereka juga terbebani dengan pajak yang dipikulnya.

“Namun itu tidak berlaku di Kota Batu. Ketentuan dari pusat itu disesuaikan dengan kebijakan tiap daerah masing-masing,” ungkapnya.

Sujud mengatakan jika yang dibebaskan hanyalah denda pajak saja. Ia mencontohkan Taman Rekreasi Selecta sepanjang 2020 menanggung utang pajak Rp 1,5 miliar. Itu termasuk pajak hotel, restoran dan hotel.

Pada 2019 lalu, pajak Selecta tembus hingga Rp 5 miliar. Ia merinci beberapa di antaranya, pajak parkir sebesar Rp 300 juta, pajak hotel Rp 800 juta dan pajak restoran Rp 400 juta. Sedangkan sekarang, pajak yang ditanggung Taman Rekreasi Selecta turun menjadi Rp 1,5 miliar.

“Meski begitu, hal tersebut dirasa cukup berat karena tak sebanding dengan pemasukan yang diterima. Itulah alasan kami mengajukan penghapusan pajak,” tuturnya.

Menanggapi permintaan PHRI, Walikota Batu, Dewanti Rumpoko mengatakan penghapusan pajak tidak semata-mata wewenang kepala daerah. Tapi juga harus berpedoman pada regulasi perda.

“Harus mengacu pada perda yang ada untuk melakukan penghapusan pajak. Kalau tidak, dikemudian hari akan jadi masalah. Itu telah dikaji oleh Badan Pendapatan Daerah,” tutupnya.

Pewarta : Wildan Agta Affirdausy

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru