MALANG KOTA – Pengelola hotel dan restoran di Malang benar-benar menjerit. Di saat usahanya sedang sepi-sepinya dampak kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, beban pajak dan biaya operasional lain tidak banyak berkurang.
Berdasarkan data yang dihimpun Jawa Pos Radar Malang, selama dua pekan berjalan sejak PPKM darurat, okupansi sejumlah hotel rata-rata merosot sangat tajam berada di angka 10 persen.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang Agoes Basoeki mengatakan, okupansi untuk satu hotel biasanya terisi 10 kamar. Namun, saat ini hanya terisi 5 kamar.
”Pokoknya 10 persen. Jadi turunnya itu 90 persen. Itu pun sudah dengan keadaan usaha ngoyo,” bebernya di Malang kemarin (18/7).
Apalagi dalam peraturan PPKM darurat juga tidak diperbolehkan lagi menggelar resepsi. Padahal, awalnya masih diperbolehkan dengan pembatasan kapasitas hanya 30 orang. Dengan kondisi ini, akhirnya sejumlah hotel di Malang pun terpaksa mengurangi karyawannya hingga merumahkannya.
MALANG KOTA – Pengelola hotel dan restoran di Malang benar-benar menjerit. Di saat usahanya sedang sepi-sepinya dampak kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, beban pajak dan biaya operasional lain tidak banyak berkurang.
Berdasarkan data yang dihimpun Jawa Pos Radar Malang, selama dua pekan berjalan sejak PPKM darurat, okupansi sejumlah hotel rata-rata merosot sangat tajam berada di angka 10 persen.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang Agoes Basoeki mengatakan, okupansi untuk satu hotel biasanya terisi 10 kamar. Namun, saat ini hanya terisi 5 kamar.
”Pokoknya 10 persen. Jadi turunnya itu 90 persen. Itu pun sudah dengan keadaan usaha ngoyo,” bebernya di Malang kemarin (18/7).
Apalagi dalam peraturan PPKM darurat juga tidak diperbolehkan lagi menggelar resepsi. Padahal, awalnya masih diperbolehkan dengan pembatasan kapasitas hanya 30 orang. Dengan kondisi ini, akhirnya sejumlah hotel di Malang pun terpaksa mengurangi karyawannya hingga merumahkannya.
