alexametrics
27.1 C
Malang
Sunday, 29 May 2022

BI Turunkan LTV/FTV Properti dan DP Kredit Kendaraan Bermotor

 

JawaPos.com – Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menurunkan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRRR) sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen. Penurunan itu telah mempertimbangkan membaiknya kondisi makro ekonomi Indonesia beberapa bulan terakhir.

Keputusan tersebut diambil setelah melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 18 sampai dengan 19 September 2019. Dengan penurunan suku bunga itu, maka suku bunga deposit facility menurun sebesar 25 bps menjadi 4,50 persen dan suku bunga lending facility turun sebesar 25 bps menjadi 6,00 persen

Gubernur BI Perry Warjiyo mengunkapkan alasan kebijakan penurunan suku bunga yang diambil BI. Menurutnya, kebijakan tersebut konsisten dengan perkiraan inflasi yang tetap rendah di bawah titik tengah sasaran dan imbal hasil investasi aset keuangan domestik yang tetap menarik.

“Selain itu, sebagai langkah preemptive untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah kondisi ekonomi global yang melambat,” kata Perry di Kantor BI, Jakarta, Kamis (19/9).

Untuk memperkuat bauran kebijakan dalam mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, pihaknya juga melakukan relaksasi kebijakan makroprudensial. Keputusan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyaluran kredit perbankan dan mendorong permintaan kredit pelaku usaha.

Caranya dengan pengaturan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) atau RIM Syariah disempurnakan dengan menambahkan komponen pinjaman/pembiayaan yang diterima bank sebagai komponen sumber pendanaan bank.

Selain itu, BI juga melakukan pelonggaran rasio Loan to Value atau Financing to Value (LTV/FTV) untuk kredit/pembiayaan properti sebesar 5 persen, uang muka untuk kendaraan bermotor pada kisaran 5 sampai 10 persen, serta tambahan keringanan rasio LTV/FTV untuk kredit atau pembiayaan properti dan uang muka untuk kendaraan bermotor yang berwawasan lingkungan masing-masing sebesar 5 persen.

“Ketentuan tersebut berlaku efektif sejak 2 Desember 2019. Sementara itu, kebijakan sistem pembayaran dan pendalaman pasar keuangan terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.

 

JawaPos.com – Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menurunkan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRRR) sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen. Penurunan itu telah mempertimbangkan membaiknya kondisi makro ekonomi Indonesia beberapa bulan terakhir.

Keputusan tersebut diambil setelah melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 18 sampai dengan 19 September 2019. Dengan penurunan suku bunga itu, maka suku bunga deposit facility menurun sebesar 25 bps menjadi 4,50 persen dan suku bunga lending facility turun sebesar 25 bps menjadi 6,00 persen

Gubernur BI Perry Warjiyo mengunkapkan alasan kebijakan penurunan suku bunga yang diambil BI. Menurutnya, kebijakan tersebut konsisten dengan perkiraan inflasi yang tetap rendah di bawah titik tengah sasaran dan imbal hasil investasi aset keuangan domestik yang tetap menarik.

“Selain itu, sebagai langkah preemptive untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah kondisi ekonomi global yang melambat,” kata Perry di Kantor BI, Jakarta, Kamis (19/9).

Untuk memperkuat bauran kebijakan dalam mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, pihaknya juga melakukan relaksasi kebijakan makroprudensial. Keputusan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyaluran kredit perbankan dan mendorong permintaan kredit pelaku usaha.

Caranya dengan pengaturan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) atau RIM Syariah disempurnakan dengan menambahkan komponen pinjaman/pembiayaan yang diterima bank sebagai komponen sumber pendanaan bank.

Selain itu, BI juga melakukan pelonggaran rasio Loan to Value atau Financing to Value (LTV/FTV) untuk kredit/pembiayaan properti sebesar 5 persen, uang muka untuk kendaraan bermotor pada kisaran 5 sampai 10 persen, serta tambahan keringanan rasio LTV/FTV untuk kredit atau pembiayaan properti dan uang muka untuk kendaraan bermotor yang berwawasan lingkungan masing-masing sebesar 5 persen.

“Ketentuan tersebut berlaku efektif sejak 2 Desember 2019. Sementara itu, kebijakan sistem pembayaran dan pendalaman pasar keuangan terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/