RADAR MALANG – Pemerintah terus berupaya untuk menekan impor guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya yakni lewat Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
Tidak hanya untuk menekan impor dari luar negeri, P3DN juga menjadi bagian dari pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang kini tengah digeber pemerintah pusat maupun daerah. Optimalisasi program P3DN diharapkan dapat menjamin kemandirian dan stabilitas perekonomian nasional.
Sebagai instrumen pelaksanaan P3DN, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. Didalamnya mengatur tentang kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Sektor industri menjadi penggerak perekonomian yang menjadikan Indonesia sebagai negara produsen bukan importir.
Dengan demikian, pemerintah dapat membuka kesempatan berusaha dan bekerja. Termasuk memiliki daya kekuatan untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional.
Dengan TKDN, produk dalam negeri yang memiliki nilai penjumlahan TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40 persen wajib digunakan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Produsen dalam negeri ataupun pejabat pengadaan barang dan jasa didorong untuk mengikuti ketentuan TKDN tersebut.
Pemerintah pun terus mendukung program P3DN dalam pengadaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan Kementerian/Lembaga. “Sebagai contoh, saat ini sedang didorong penggunaan produk Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dalam negeri antara lain laptop dan produk elektronik perkantoran lainnya yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, dan Kementerian Ketenagakerjaan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada rapat koordinasi kelompok kerja Tim Nasional P3DN secara virtual, Senin (18/10).
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pilar perekonomian nasional juga telah menunjukkan komitmen yang besar dalam mendukung program peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Seperti yang ditunjukkan oleh PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).
PT Pertamina (Persero) berhasil mencatatkan pencapaian TKDN sebesar 55,6 persen di tahun 2020 dan menargetkan capaian TKDN sebesar 59,45 persen di 2021. Sedangkan PT PLN (Persero) yang berhasil mencapai nilai TKDN sebesar 40,1 persen di tahun 2020, dan menargetkan capaian TKDN sebesar 45 persen di 2021 dan selanjutnya sebesar 60 persen di 2025.
Selain PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero), komitmen untuk mendukung program P3DN juga ditunjukkan oleh 32 (tiga puluh dua) BUMN lainnya yang dapat mencatatkan realisasi TKDN rata-rata diatas 50 persen. Total nilai realisasinya mencapai Rp 115,2 triliun di tahun 2020.
“Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan setiap Kementerian/Lembaga memberikan gambaran Rencana Aksi P3DN untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dan meningkatkan komitmen pelaksanaan P3DN pada instansi masing-masing,” tutur Menko Airlangga.
Rakor timnas P3DN juga mengevaluasi hasil kerja setiap pokja sampai saat ini. Mereka juga membahas penyusunan agenda kerja/roadmap timnas P3DN, dan mereview penggantian/perubahan nomenklatur anggota Pokja Timnas P3DN baik secara lembaga atau jabatan juga pribadi.
Turut hadir dalam webinar tersebut diantaranya Menteri Koordinator Bidang Kemartiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Turut mendampingi juga Ketua Pokja TKDN yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo, Ketua Pokja Pemantauan yang dijabat oleh Plt Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marinvest Ayodhia G.L. Kalake, dan Ketua Pokja Sosialisasi yang dijabat oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan.
Pewarta: JPRM – Raoul Onley
