MALANG RAYA – Selama pandemi Covd-19, kepemilikan rekening bank di Malang Raya meningkat sekitar 9,15 persen. Kondisi itu diyakini seiring dengan pilihan masyarakat untuk lebih menyimpan uang dibanding melakukan belanja atau investasi. Juga karena protokol kesehatan yang mendorong sistem pembayaran dan penyaluran bantuan cashless.
Peningkatan jumlah kepemilikan rekening itu diungkapkan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Malang Sugiarto Kasmuri. Dia menyebutkan, pada 2020 lalu, masyarakat Malang Raya yang memiliki rekening di bank masih berada di angka 5,06 juta orang. Untuk tahun ini, OJK Malang mencatat kenaikan hingga 463 ribu nasabah baru.
”Jadi kalau ditotal ada 5,52 juta orang memiliki rekening di berbagai jenis bank,” katanya.
Ia menambahkan, mayoritas masyarakat masih memilih bank milik pemerintah. Persentasenya mencapai 67 persen. Disusul dengan bank umum swasta sebesar 22,14 persen dan bank pembangunan daerah (BPD) 9,84 persen. Alasan memilih bank milik pemerintah adalah faktor merasa aman dan kemudahan akses.
Salah satu kemudahan itu adalah layanan digitalisasi perbankan. Sejumlah bank milik pemerintah memiliki produk digital seperti m-banking maupun Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Dua produk tersebut menjadi kemudahan masyarakat dalam mengatur keuangan selama 24 jam nonstop.
Seperti diketahui, selama pandemi Covid-19, layanan fisik perbankan juga sangat dibatasi. Nasabah tak lagi bisa leluasa mendatangi kantor perbankan akibat pembatasan kapasitas pengunjung. Antrean pun menjadi begitu panjang. Untuk transaksi, nasabah ”terpaksa” beralih menggunakan layanan digital.
”Selama pandemi ini, porsi untuk tatap muka antara nasabah dengan teller memang dibatasi. Mau tidak mau, digitalisasi produk perbankan jadi alternatifnya,” papar Kasmuri.
Namun dia mengingatkan bahwa kemudahan yang didapat dari layanan digital perbankan harus disikapi dengan bijak dan hati-hati. Jika tidak, hal itu justru bisa merugikan. Khususnya terkait dengan keamanan data pribadi.
Berbeda dengan cara konvensional yang mengharuskan masyarakat datang ke bank dengan proses yang lebih rumit, namun aman. ”Kalau data pribadi terkait perbankan bocor, itu bisa dimanfaatkan untuk kejahatan,” imbau mantan kepala bagian Perizinan 5 Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK Pusat itu.
Di tempat lain, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang Cicilia Melly Andita menjelaskan, penggunaan QRIS di Malang Raya terpantau bagus. Sebab terdapat 250 ribu merchant atau pedagang yang memanfaatkan metode tersebut. Data itu dicatat hingga akhir September lalu.
”Padahal kami menargetkan 238 ribu merchant. Tapi terealisasi lebih dari 100 persen. Artinya memang ada peningkatan literasi perbankan di masyarakat,” bebernya.
QRIS dimanfaatkan oleh masyarakat di sektor perdagangan dan non perdagangan. Percepatan transaksi secara digital tersebut, menurut Melly, bisa berpotensi mendorong roda perekonomian sebuah wilayah. Sebab digitalisasi teknologi bakal merambah hingga ke berbagai sektor ekonomi. Apalagi dalam masa pandemi yang masih cenderung fluktuatif.
Kenaikan jumlah nasabah juga dirasakan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tugu Artha. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) milik Pemkot Malang itu mengalami kenaikan hingga 40 nasabah baru pada tahun ini. Mayoritas membuka rekening baru untuk pengajuan kredit UJIR (ojo percoyo karo rentenir).
”Kalau ditotal sudah ada 2.000 nasabah di kami yang memiliki rekening dan mayoritas memanfaatkan kredit OJIR,” kata Direktur Umum BPR Tugu Artha Sejahtera Nyimas Nunin Anisah Baidury.
Dari jumlah tersebut, 15 persen merupakan nasabah yang memanfaatkan kredit. Sementara untuk tabungan deposito sekitar 12,5 persen. Nasabah yang menggunakan produk BPR Tugu Artha bermacam-macam. Mayoritas dari para pedagang hingga masyarakat umum.
Perempuan berhijab itu menilai pemahaman masyarakat tentang layanan perbankan terus meningkat. Hal itu dibuktikan saat ia mengunjungi sejumlah pasar di Kota Malang. ”Masyarakat merespons positif produk yang ditawarkan BPR,” ungkapnya. (and/biy/fat/rmc)
