alexametrics
26.5 C
Malang
Saturday, 5 December 2020

Tangani Bank Jatim Kepanjen, Kejari Sebut Pelanggaran Kode Etik

MALANG – Kasus pencairan kredit yang tak wajar di Bank Jatim Kepanjen yang diduga diotaki oleh oknum eks pimpinan cabang di bank itu masuk dalam kategori fraud (kejahatan) perbankan. Kendati sudah naik status dari penyidikan ke penyelidikan, hingga saat ini belum ada satu orang pun yang ditetapkan sebagai tersangka. Kondisi tersebut menimbulkan spekulasi, belum adanya tersangka disebabkan karena oknum eks Pemimpin Cabang (Pinca) berinisial MR merupakan anak mantan petinggi Bank Jatim.

Kasus yang mulai diproses pada 2019 itu awalnya ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen sebelum diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen Agus Hariono ketika dikonfirmasi Jawa Pos Radar Malang pada Selasa lalu (10/11) menjelaskan, pada awal Februari lalu, pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik di Bank Jatim Kepanjen. Pada 14 Februari, dilakukanlah serangkaian pemeriksaan kepada saksi-saksi.

”Kami sudah memanggil 11 saksi-saksi secara bertahap. Mereka dari internal bank yang bertanggung jawab terhadap terjadinya dugaan fraud beserta para debitor,” ungkapnya.

Ketika ditanya lebih detail tentang identitas para saksi itu, mantan kasi Pidsus Kejari Kabupaten Mojokerto tersebut mengaku tidak tahu persis karena pada bulan tersebut dia belum bertugas di Malang. Dengan kata lain, penyelidikan tersebut ditangani oleh kasi pidsus sebelumnya, yakni Muhandas Ullimen.

”Saya baru tiga bulan di Kejari Kepanjen. Siapa-siapa mereka, saya tidak tahu. Yang jelas dalam catatan ada 11 orang saksi. Mereka terdiri dari internal bank dan para debitur,” ujarnya, sambil melihat kertas-kertas laporan kasus dugaan fraud tersebut dalam map merah yang semula berada di atas meja kerjanya.

Belum genap sebulan penyelidikan berjalan, pada 16 Maret, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim berkirim surat ke Kejari Kepanjen. Secara garis besar, isinya mengabarkan bahwa ada masyarakat yang juga melaporkan kasus yang sama dengan orang yang sama ke kejati. Dengan tujuan agar tidak terjadi duplikasi pemeriksaan, maka kasus ini pun ditarik ke kejati. Sehingga, semua dokumen dan berkas terkait kasus tersebut diserahkan ke kejati.

Menurut Agus, ada dua pelanggaran undang-undang dalam kasus tersebut, yakni penyalahgunaan UU Perbankan dan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). ”Kenapa kasus ini kemudian ditangani oleh kejaksaan (kejari/kejati), karena Bank Jatim sebagai stakeholder pemerintah. Dalam hal ini, bank milik pemerintah, yakni Pemprov Jatim,” ujarnya.

”Sehingga, ada penyertaan modal pemerintah di bank itu. Kami juga melihat ada kerugian keuangan daerah atau negara di dalamnya,” sambung Agus.

Dasar itulah yang membuat Kejari Kepanjen dan Kejati Jatim turun tangan. Apalagi, dalam laporan masyarakat itu ada indikasi kuat terjadi kecurangan dan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang berada di Bank Jatim Kepanjen saat itu.

Salah satu temuan dari Kejari Kepanjen dalam kasus itu adalah soal nilai agunan yang dinilai jauh lebih kecil dari kredit yang dikucurkan. ”Misalnya, jaminan bernilai Rp 1 miliar, tapi kredit yang dikucurkan dua hingga tiga kali lipat dari nilai agunan. Sehingga jika terjadi kemacetan, maka bank dirugikan,” kata ayah dua putri ini.

Agus menambahkan, tidak ada bidikan tertentu dalam kasus tersebut. Pihaknya hanya fokus kepada siapa yang paling bertanggung jawab terhadap penyimpangan tersebut. Agus menyebut, dalam kasus itu sangat kuat indikasinya terjadi konspirasi. Sebab, jika berbicara jujur, analis kredit pasti mengetahui dengan jelas layak atau tidak pinjaman dikucurkan. Karena merekalah yang melakukan appraisal atau menaksir nilai agunan dengan pengajuan kredit.

”Ketika analis kredit menyatakan tidak layak, maka kasus ini tidak akan terjadi. Karena debitor tidak memiliki kuasa apa pun atas putusan bank,” ungkapnya.

Saat disinggung tentang debitor-debitor yang pernah dihadirkan sebagai saksi ketika penyelidikan Februari lalu, Agus mengakui bahwa mereka adalah para nasabah prioritas. Nilai pinjaman yang diajukan pun tak main-main. Totalnya antara Rp 150 miliar hingga Rp 200 miliar, bahkan bisa jadi dua kali lipatnya atau menyentuh Rp 400 miliar.

”Dengan nilai tersebut, sebenarnya kasus ini bukan lagi ranah kejari maupun kejati, tapi layak ditangani oleh Kejagung,” kata laki-laki kelahiran Sidoarjo itu.

Sebenarnya, September lalu kejati juga mengajukan peminjaman tempat untuk pemeriksaan saksi-saksi kembali. Dengan alasan, locus delicti-nya di Kepanjen, begitu pun dengan para saksi yang semuanya tinggal di Kabupaten Malang. Sepanjang September itu beberapa debitor dihadirkan di Kejari Kepanjen untuk menjalani pemeriksaan dengan kapasitas sebagai saksi.

”Perkembangan terakhir yang saya ikuti, penyidikan di kejati masih terus berlangsung. Mungkin sebentar lagi akan muncul nama para tersangka,” kata Agus sambil menambahkan, bisa jadi ke depannya penuntutan dan persidangan semuanya ditangani oleh Kejari Kepanjen.

Di bagian lain, wartawan koran ini sebelumnya juga sudah mengonfirmasi ke Kejati Jatim. Kasi Penkum Kejati Jatim Anggara Suryanagara membenarkan bahwa pihaknya kini sedang mengusut dugaan tindak pidana penyaluran kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen. Bahkan, pengusutan kasusnya sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.

”Untuk Bank Jatim saat ini memang Pidsus Kejati Jatim sudah melakukan penyidikan,” ujar Angga dikonfirmasi Kamis pekan lalu (5/11).

Namun sayangnya, meski telah naik status perkaranya, hingga kini masih belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik sudah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Namun, dia tidak menyebutkan pasti berapa saksi yang sudah diperiksa dalam perkara ini.

”Namun hingga saat ini belum ada penetapan tersangka, tim penyidik tengah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dapat mendukung pembuktian perkara dimaksud,” kata Angga.

Berdasarkan informasi, sejumlah pejabat bank dan penerima kredit sudah diperiksa penyidik. Salah satunya yang sudah diperiksa adalah mantan kepala Cabang Bank Jatim Kepanjen MR. Tapi, semuanya masih berstatus saksi. ”Yang bersangkutan memang benar turut diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini,” ungkapnya.

Belum adanya tersangka dalam kasus ini, menimbulkan berbagai spekulasi. Salah satunya dikaitkan dengan status MR yang merupakan anak dari mantan pejabat penting di Bank Jatim. ”Dia (MR) sebenarnya sudah beberapa kali ditengarai melakukan praktik seperti itu, tapi nilainya kecil. Ini kena batunya ketika nilainya besar. Dan dia bisa leluasa seperti itu karena anaknya (menyebut nama salah seorang mantan pejabat penting di Bank Jatim),” kata seorang sumber di lingkaran Bank Jatim.

Sumber tadi menambahkan, saat ini ada upaya-upaya dari beberapa pihak yang masih ada hubungan dengan mantan pejabat penting di Bank Jatim itu untuk menyelamatkan MR dan mencari kambing hitam. ”Ibu (Gubernur Khofifah) saat ini sedang bersih-bersih di Bank Jatim. Salah satunya dipicu oleh kasus ini,” lanjutnya.

Sementara itu, jajaran manajamen Bank Jatim Cabang Kepanjen tidak bersedia diwawancarai. Saat Jawa Pos Radar Malang melakukan konfirmasi, mereka mengaku tidak berwenang memberikan statement apa pun karena kasus ini telah ditangani Bank Jatim pusat di Surabaya.

”Saya tidak tahu tentang hal itu. Semuanya ditangani oleh kantor pusat. Kami di sini instruksinya jelas, menjalankan roda bisnis dan mencari keuntungan,” ujar Dian Fatmawati, penyelia umum Bank Jatim Cabang Kepanjen.

Dia menambahkan, roda pelayanan kepada nasabah tetap prima sehingga tidak ada yang dirugikan. ”Kami tidak mau melihat ke belakang, tapi fokus ke depan. Ada bagiannya masing-masing,” tukasnya.

Untuk diketahui, setelah oknum pimpinan Bank Jatim Kepanjen dimutasi per Oktober tahun lalu ke kantor pusat karena dugaan fraud ini, Bank Jatim Kepanjen telah berganti pimpinan sebanyak dua kali, yakni Theresia Wiwin Ermawati yang kini menjadi pemimpin Bank Jatim Cabang Kota Batu dan Hendri Wijaya.

PT Bank Pembangunan Daerah Jatim Tbk yang membawahi Bank Jatim ketika dikonfirmasi terkait dugaan tindak pidana penyaluran kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen menanggapinya dengan mengeluarkan surat keterangan konfirmasi pemberitaan yang ditujukan kepada Redaksi Jawa Pos. Surat bernomor 059/752/CSE/KEX/PRM/Srt tertanggal 10 November 2020 dan ditandatangani oleh Corporate Secretary PT Bank Pembangunan Daerah Jatim Tbk Glemboh Priambodo ini menyampaikan bahwa terkait pemberitaan tersebut Bank Jatim menghormati sepenuhnya terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Bank Jatim berharap atas kasus perkara tersebut media bisa membantu menyampaikan pemberitaan yang positif dan berimbang kepada masyarakat. (tim rm)

- Advertisement -
- Advertisement -

Artikel Terbaru

Belajar Daring, Bikin Pendidik Mendadak Jadi Youtuber

MALANG KOTA - Masa pandemi membuat sistem pendidikan harus menyesuaikan diri agar tetap berjalan meski dilaksanakan dari jarak jauh (daring/PJJ). Sehingga, guru dituntut tak hanya mengajar, tapi juga mendidik dengan cara lebih fleksibel, kreatif, menarik dan menyenangkan.

Free Runners Malang Ngopi Sehat di Cafe NGORAN

MALANG KOTA - Cafe NGORAN yang dibuka tiap pagi selama seminggu ini di halaman Jawa Pos Radar Malang mampu menjadi magnet bagi komunitas di Malang raya untuk menggelar gathering santai. Salah satunya adalah komunitas Free Runners Malang, yang pagi tadi, Sabtu (5/12) terlihat asyik bercengkrama di cafe yang memiliki bar berupa kendaraan oranye serupa Bajaj besutan Social Palace tersebut.

Jalur alternatif Avia Dibuka Lagi

MALANG KOTA - Akibat berita miring jalur alternatif Avia berbayar, per Rabu (18/11) jalur ini ditutup. Namun siapa sangka, pada Jumat (4/12) kemarin trabasan ini dibuka lagi.

Distribusi Surat Suara Pilkada Kabupaten Malang Target Tuntas 2 Hari

KEPANJEN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang menargetkan pendistribusian kertas surat suara dan logistik lain ke panitia pemilihan kecamatan (PPK), selesai dalam dua hari, yaitu pada tanggal 6-7 Desember mendatang.

Susul Mortal Kombat, Suicide Squad dan Conjuring Tayang di HBO Max

RADARMALANG - HBO Max telah mengumumkan akan ada 17 film dari Warner Bros yang rilis di layanan streaming tersebut. Semua film akan tersedia di HBO Max berbarengan dengan perilisan filmnya di bioskop. Film-film tersebut akan tersedia untuk pelanggan HBO Max tanpa biaya tambahan dan akan tersedia secara eksklusif selama sebulan, sama seperti Wonder Woman 1984.

Wajib Dibaca

Belajar Daring, Bikin Pendidik Mendadak Jadi Youtuber

MALANG KOTA - Masa pandemi membuat sistem pendidikan harus menyesuaikan diri agar tetap berjalan meski dilaksanakan dari jarak jauh (daring/PJJ). Sehingga, guru dituntut tak hanya mengajar, tapi juga mendidik dengan cara lebih fleksibel, kreatif, menarik dan menyenangkan.

Free Runners Malang Ngopi Sehat di Cafe NGORAN

MALANG KOTA - Cafe NGORAN yang dibuka tiap pagi selama seminggu ini di halaman Jawa Pos Radar Malang mampu menjadi magnet bagi komunitas di Malang raya untuk menggelar gathering santai. Salah satunya adalah komunitas Free Runners Malang, yang pagi tadi, Sabtu (5/12) terlihat asyik bercengkrama di cafe yang memiliki bar berupa kendaraan oranye serupa Bajaj besutan Social Palace tersebut.

Jalur alternatif Avia Dibuka Lagi

MALANG KOTA - Akibat berita miring jalur alternatif Avia berbayar, per Rabu (18/11) jalur ini ditutup. Namun siapa sangka, pada Jumat (4/12) kemarin trabasan ini dibuka lagi.

Distribusi Surat Suara Pilkada Kabupaten Malang Target Tuntas 2 Hari

KEPANJEN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang menargetkan pendistribusian kertas surat suara dan logistik lain ke panitia pemilihan kecamatan (PPK), selesai dalam dua hari, yaitu pada tanggal 6-7 Desember mendatang.