alexametrics
30.6 C
Malang
Tuesday, 24 May 2022

Webinar BPS Kota Malang Beber Tiga Jurus Atasi Kemiskinan

MALANG KOTA – Peningkatan angka kemiskinan di Kota Malang menjadi perhatian serius Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang. Setidaknya, ada tiga program yang bisa dijalankan untuk mengatasi kemiskinan yaitu pemberian bantuan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut terungkap dalam webinar seri 2 bertema Kemiskinan dan Gini Ratio, hari ini, Selasa (29/6) yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang. Sejumlah narasumber dihadirkan dalam acara tersebut, mulai dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu, Sekretaris ISEI Malang, Nugroho Suryo Bintoro, BPS Kota Malang, Henry S. Handoko.

Kepala BPS Kota Malang, Erny Fatma Setyoharini menyebut, webinar ini merupakan inovasi dalam mendekatkan BPS kota malang dengan stakeholder terkait, yakni pemerintah, akademisi, media, dan masyarakat umum.

“Bukan hanya kesehatan yang menjadi faktor utama ditengah pandemi Covid-19 ini, namun juga kemiskinan. Gini ratio atau indeks pendapatan terlihat semakin lebar di tahun 2020. Maka kami ingin mengubah situasi sosial yang terdampak kemiskinan,” ujar Erny.

Meningkatnya kemiskinan di Kota Malang saat ini tentu diakibatkan dari banyak dua faktor, yakni internal, dimana rendahnya tingkat pendidikan dan juga tingkat pendapatan. Kedua, eksternal, seperti kondisi sosial, politik, hukum, dan ekonomi.

Menurut, Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu, memberikan bantuan perlindungan sosial yang bertujuan untuk pemenuhan hak dasar. Sementara program kedua, yaitu pemberdayaan usaha ekonomi mikro bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha. Sedangkan pemberdayaan masyarakat akan mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi.

“Selain tiga program yang sudah disebutkan untuk menanggulangi Kemiskinan, kami juga menyiapkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), dimana untuk menciptakan sinergitas program antar perangkat daerah dalam penanggulangan kemiskinan,” ujarnya.

Untuk melakukan integrasi program daerah nantinya akan dibagi ke dalam 5 dinas di Kota Malang. Seperti, Disporapar, Diskopindag, DPUPRPKP, Diskominfo, dan Bappeda.

Fungsional Statistik Muda BPS Kota Malang, Henry Soeryaning Handoko, mengatakan bahwa kemakmuran dan berkeadilan sangat berhubungan erat dengan kemiskinan dan ketimpangan.

“Pandemi dan resesi global dapat menyebabkan lebih dari 1,4 persen populasi di dunia jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem,” ujarnya.

Untuk garis kemiskinan di Kota Malang tahun 2020 yakni sebesar Rp 554.000 per bulan atau setara dengan Rp 18.000 per hari. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka kemiskinan selalu mengalami penurunan, hanya saja di tahun 2020 mengalami peningkatan.

Pewarta: Roisyatul Mufidah

MALANG KOTA – Peningkatan angka kemiskinan di Kota Malang menjadi perhatian serius Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang. Setidaknya, ada tiga program yang bisa dijalankan untuk mengatasi kemiskinan yaitu pemberian bantuan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut terungkap dalam webinar seri 2 bertema Kemiskinan dan Gini Ratio, hari ini, Selasa (29/6) yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang. Sejumlah narasumber dihadirkan dalam acara tersebut, mulai dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu, Sekretaris ISEI Malang, Nugroho Suryo Bintoro, BPS Kota Malang, Henry S. Handoko.

Kepala BPS Kota Malang, Erny Fatma Setyoharini menyebut, webinar ini merupakan inovasi dalam mendekatkan BPS kota malang dengan stakeholder terkait, yakni pemerintah, akademisi, media, dan masyarakat umum.

“Bukan hanya kesehatan yang menjadi faktor utama ditengah pandemi Covid-19 ini, namun juga kemiskinan. Gini ratio atau indeks pendapatan terlihat semakin lebar di tahun 2020. Maka kami ingin mengubah situasi sosial yang terdampak kemiskinan,” ujar Erny.

Meningkatnya kemiskinan di Kota Malang saat ini tentu diakibatkan dari banyak dua faktor, yakni internal, dimana rendahnya tingkat pendidikan dan juga tingkat pendapatan. Kedua, eksternal, seperti kondisi sosial, politik, hukum, dan ekonomi.

Menurut, Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu, memberikan bantuan perlindungan sosial yang bertujuan untuk pemenuhan hak dasar. Sementara program kedua, yaitu pemberdayaan usaha ekonomi mikro bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha. Sedangkan pemberdayaan masyarakat akan mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi.

“Selain tiga program yang sudah disebutkan untuk menanggulangi Kemiskinan, kami juga menyiapkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), dimana untuk menciptakan sinergitas program antar perangkat daerah dalam penanggulangan kemiskinan,” ujarnya.

Untuk melakukan integrasi program daerah nantinya akan dibagi ke dalam 5 dinas di Kota Malang. Seperti, Disporapar, Diskopindag, DPUPRPKP, Diskominfo, dan Bappeda.

Fungsional Statistik Muda BPS Kota Malang, Henry Soeryaning Handoko, mengatakan bahwa kemakmuran dan berkeadilan sangat berhubungan erat dengan kemiskinan dan ketimpangan.

“Pandemi dan resesi global dapat menyebabkan lebih dari 1,4 persen populasi di dunia jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem,” ujarnya.

Untuk garis kemiskinan di Kota Malang tahun 2020 yakni sebesar Rp 554.000 per bulan atau setara dengan Rp 18.000 per hari. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka kemiskinan selalu mengalami penurunan, hanya saja di tahun 2020 mengalami peningkatan.

Pewarta: Roisyatul Mufidah

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/