JawaPos.com – Direktorat Tertib Niaga, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) Kementerian Perdagangan RI menyegel empat perusahaan boker properti di Kota Batam, Kamis (8/11). Operasional keempatnya dihentikan sementara.

Penghentian tersebut dilakukan untuk mendorong melindungi konsumen dan menciptakan iklim berusaha yang kondusif. Empat pelaku usaha broker properti ini terindikasi tak memiliki izin di bidang perdagangan. Padahal izin perdagangan dalam bentuk Izin Usaha Perantara Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4) wajib.

Adapun keempat perusahaan broker properti tersebut PT NJ Properti, PT O Properti , PT IT Properti, dan PT PDS Properti.

Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti, setiap Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (P4) wajib memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4) dan Undang-Undang Nomor 7 th 2014 Tentang Perdagangan.

“Tidak adanya SIU-P4 ini rentan merugikan konsumen,” kata Direktur Tertib Niaga, Wahyu Widayat dalam sidak dan penyegelan PT NJ Properti, satu dari empat perusahaan perusahaan tersebut.

Wahyu menyebutkan, para pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan seperti yang disampaikan dapat dipidana penjara selama empat tahun atau denda Rp10 milyar. Sesuai dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, mengatur Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Veri Angrijono yang meninjau langsung penyegelan dan pengawasan terhadap broker properti ini menyampaikan, Kementerian Perdagangan melalui Ditjen PKTN akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan perdagangan.

“Kita menegakkan aturan yang berlaku, akan ada sanksi tegas bagi siapapun yang melanggar. Empat perusahaan ini tidak boleh beroperasi sampai ijin mereka keluar,” kata Veri.

(bbi/JPC)