Kasus Pelanggaran Kode Etik di Malang Jadi Perhatian KY

MALANG KOTA — Masih adanya kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim pengadilan, baik masalah profesionalitas dalam memutuskan perkara atau masalah asmara (kawin), membuat Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI) turun gunung.

Apalagi di Kota Malang sendiri pernah terjadi pelanggaran kode etik oleh 4 hakim yang memutuskan perkara sengketa lahan tol di Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang. Perlu diketahui, hakim tersebut melanggar kode etik nomor 10, yaitu tentang profesionalitas. Sehingga, mereka dimutasi ke luar pulau. ”Kami sudah datang ke beberapa kota, selain Kota Malang.

Karena Kota Malang pernah (terjadi pelanggaran kode etik, Red), jadi kami ke sini,” kata Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI) Ari Sudihar dalam acara Simposium Program Peningkatan Integritas Hakim Tahun 2019 bertema ”Pencegahan dan Penegakan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim”, di Hotel Santika kemarin.

Menurut dia, kegiatan kemarin juga dalam rangka pencegahan dan pembelajaran untuk hakim dan masyarakat. Sehingga, masyarakat bisa turut serta dalam melakukan pengawasan.

”Jika memang menemukan, sampaikan ke kami (Komisi Yudisial, Red). Jangan malah demo sampai hakim takut dan lain sebagainya,” tegas bapak berusia 48 tahun ini.

Dia menambahkan, KY RI sendiri sudah menggelar acara yang sama di beberapa kota lain. Di mana kota yang dipilih adalah sedang atau pernah terjadi kasus kode etik oleh hakim. ”Kalau di Kota Malang ini kan juga pernah terjadi hal seperti itu (pelanggaran kode etik hakim, Red),” terangnya.

Lebih lanjut, pihaknya ingin mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga marwah pengadilan dan hakim. Sehingga, jika ada pelanggaran oleh hakim, masyarakat berhak mengawasi dan bisa melaporkan kasus tersebut ke KY RI. ”Penting untuk dijaga (marwah, Red). Dengan tujuan supaya hakim bisa bekerja secara independen dan tidak memihak,” kata dia.

Hanya saja, masih kata dia, dalam pelaporan tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya harus jelas bukti pelanggarannya. ”Laporan boleh saja, tapi kasusnya harus jelas dan ada bukti konkret,” jelasnya.

Tak hanya itu, dia melanjutkan, pihaknya tak ingin tindakan suap terjadi di Kota Malang. Karena risikonya pelaku bisa dilakukan pemecatan. ”Kami ingin hal ini tidak terjadi di sini (Malang, Red). Makanya, kami gelar acara ini dengan menggandeng akademisi dan masyarakat,” harapnya.

Pewarta :M.Badar Risqullah
Copy Editor : Amalia Safitri
Penyunting : Imam Nasrodin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here