Lagi, KPK Tahan Tiga Anggota DPRD Sumut 2009-2014 | JawaPos.com

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014. Ketiga tersangka itu ditahan usai pemeriksaan perdana.

“Dilakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap tiga tersangka kasus dugaan suap terhadap anggota DPRD Sumut,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (24/8).

Ketiga orang itu ialah Richard Eddy Marsaut, Syafrida Fitrie, dan Restu Kurniawan Sarumaha. Mereka ditahan di rutan berbeda.

Richard ditahan di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur. Sementara Syafrida dan Restu ditahan di Rutan Cabang KPK di belakang gedung KPK Kaveling K-4.

Usai diperiksa dan resmi ditahan, Richard mengaku sudah mengembalikan uang ke lembaga antirasuah ini. Adapun uang tersebut senilai Rp 207 juta.

“Kami kooperatif, ya. Ini suatu pembelajaran ke teman-teman yang lain agar jangan menerima hadiah sembarangan. Hadiah yang saya terima dalam kurun 3 tahun beberapa kali sudah saya kembalikan, Rp 207 juta,” kata Richard.

Dia juga berharap, agar KPK tidak tebang pilih dalam menangani kasus ini. “Semua, kami yang diduga terlibat anggota DPRD harus diproses,” tukasnya.

Sekadar informasi, KPK menetapkan status tersangka terhadap 38 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014. Mereka ditetapkan tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penerimaan suap dari Gubernur Sumut kala itu Gatot Pujo Nugroho.

Puluhan anggota DPRD tersebut, kata Agus Rahardjo, ditetapkan tersangka karena menerima fee masing-masing senilai Rp 300 – Rp 350 juta. Uang tersebut diberikan Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut.

Atas perbuatannya tersebut, 38 anggota DPRD tersebut disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Atas serangkaian pasal yang disematkan, puluhan anggota DPRD Sumut tersebut terancam hukuman 20 tahun penjara.

(ipp/JPC)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here