alexametrics
30C
Malang
Sunday, 18 April 2021

18 Demonstran Tewas Dalam Aksi Protes Kudeta Militer Myanmar

RADAR MALANG – Sedikitnya 18 orang tewas saat polisi di Myanmar menembaki demonstran hari Minggu (28/2). Ini buntut para pendemo yang terus melancarkan aksinya berminggu-minggu untuk menentang kudeta militer. Akibat kejadian tersebut, PBB menyerukan kepada komunitas internasional untuk bertindak, menghentikan penindasan terhadap pengunjuk rasa.

Polisi diduga menggunakan granat setrum dan gas air mata yang diarahkan kepada para pengunjuk rasa yang mengadakan demonstrasi di Yangon dan berbagai kota lainnya seperti dilansir United Press International Senin (1/3). Pengunjuk rasa dengan helm seadanya dan perisai darurat terlihat melawan polisi dan tentara di seluruh negeri.

Global New Light of Myanmar yang dikelola negara mengatakan, tindakan keras diambil terhadap pengunjuk rasa yang rusuh. “Angkatan Darat sebelumnya telah menunjukkan pengekangan, tetapi tidak bisa mengabaikan massa anarkis,” tulis Global New Light of Myanmar. Namun kantor Hak Asasi Manusia PBB menyimpulkan bahwa polisi dan pasukan militer telah menghadapi demonstrasi damai dengan menggunakan kekuatan mematikan.

Sementara Wakil Direktur Asia Human Rights Watch, Phil Robertson menyatakan amunisi tidak boleh digunakan untuk mengendalikan atau membubarkan protes. ”Kekuatan mematikan hanya dapat digunakan untuk melindungi nyawa atau mencegah cedera serius,” cuitnya di Twitter. Ia menambahkan setiap kematian dan luka serius harus diselidiki. ”Mereka yang terbukti bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum harus dimintai pertanggungjawaban,” tambahnya.

Militer Myanmar mengumumkan keadaan darurat pada 1 Februari dan melakukan kudeta tepat sebelum parlemen baru di bawah kepemimpinan Liga Nasional Demokrasi (NLD) akan mengadakan sesi pertamanya setelah kemenangan besar mereka pada November 2020. Sementara itu pemimpin terpilih, Aung San Suu Kyi dan tokoh senior lainnya ditahan oleh pihak militer.

Penulis: Talitha Azmi F.

RADAR MALANG – Sedikitnya 18 orang tewas saat polisi di Myanmar menembaki demonstran hari Minggu (28/2). Ini buntut para pendemo yang terus melancarkan aksinya berminggu-minggu untuk menentang kudeta militer. Akibat kejadian tersebut, PBB menyerukan kepada komunitas internasional untuk bertindak, menghentikan penindasan terhadap pengunjuk rasa.

Polisi diduga menggunakan granat setrum dan gas air mata yang diarahkan kepada para pengunjuk rasa yang mengadakan demonstrasi di Yangon dan berbagai kota lainnya seperti dilansir United Press International Senin (1/3). Pengunjuk rasa dengan helm seadanya dan perisai darurat terlihat melawan polisi dan tentara di seluruh negeri.

Global New Light of Myanmar yang dikelola negara mengatakan, tindakan keras diambil terhadap pengunjuk rasa yang rusuh. “Angkatan Darat sebelumnya telah menunjukkan pengekangan, tetapi tidak bisa mengabaikan massa anarkis,” tulis Global New Light of Myanmar. Namun kantor Hak Asasi Manusia PBB menyimpulkan bahwa polisi dan pasukan militer telah menghadapi demonstrasi damai dengan menggunakan kekuatan mematikan.

Sementara Wakil Direktur Asia Human Rights Watch, Phil Robertson menyatakan amunisi tidak boleh digunakan untuk mengendalikan atau membubarkan protes. ”Kekuatan mematikan hanya dapat digunakan untuk melindungi nyawa atau mencegah cedera serius,” cuitnya di Twitter. Ia menambahkan setiap kematian dan luka serius harus diselidiki. ”Mereka yang terbukti bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum harus dimintai pertanggungjawaban,” tambahnya.

Militer Myanmar mengumumkan keadaan darurat pada 1 Februari dan melakukan kudeta tepat sebelum parlemen baru di bawah kepemimpinan Liga Nasional Demokrasi (NLD) akan mengadakan sesi pertamanya setelah kemenangan besar mereka pada November 2020. Sementara itu pemimpin terpilih, Aung San Suu Kyi dan tokoh senior lainnya ditahan oleh pihak militer.

Penulis: Talitha Azmi F.

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru