alexametrics
26.5 C
Malang
Wednesday, 18 May 2022

Junta Myanmar Larang Warga Menonton Siaran Asing Lewat Satelit

RADAR MALANG – Junta Militer Myanmmar melarang penduduk menyaksikan tayangan saluran televisi asing melalui satelit.

Mereka beralasan dengan adanya siaran berita internasional akan mengancam keamanan negara. Namun jika ada penduduk yang melanggar, maka junta menyatakan tidak segan akan menjebloskan mereka ke penjara.

“Televisi satelit dilarang, Barang siapa yang melanggar Undang-undang Televisi dan Video, termasuk mereka yang menggunakan parabola, maka akan dihukum penjara selama satu tahun dan denda 500 ribu Kyat Myanmar yakni (sekitar Rp 4.6 Juta),” demikian isi pernyataan junta Myanmar yang disiarkan melalui televisi MRTV.

Sementara itu, Junta Myanmar sebelumnya sudah membredel sejumlah media massa yang kerap memberitakan demonstrasi. Mereka juga membatasi jaringan internet dan melarang penggunaan pemancar sinyal nirkabel.

Melalui kebijakan itu, kondisi Myanmar kemungkinan besar mengalami kemunduran dari era gerbang demokrasi dan menuju ke masa diktaktor junta yang tertutup.

“Kantor berita ilegal menyiarkan berita yang mengancam keamanan negara, ketertiban masyarakat dan hukum serta menggugah mereka yang hendak melakukan makar,” dari isi pernyataan junta Myanmar seperti dilansir dari Reuters, Rabu (5/5)

Aksi kekerasan aparat keamanan terhadap warga sipil di Myanmar juga tak kunjung berakhir, setelah mereka turut menghadiri konferensi tingkat tinggi Perhimpunan Negara- Negara Asia Tenggara(ASEAN) pada 24 April lalu.

Menurut catatan lembaga Perhimpunan Bantuan untuk Tahanan Politik Myanmar (AAPP), sampai saat ini ada 760 warga sipil yang meninggal akibat kekerasan aparat keamanan, setelah terjadi kudeta pada 1 Februari. Sedangkan menurut junta, sebanyak 24 polisi dan tentara meninggal akibat bentrokan dengan pendemo anti kudeta atau milisi etnis.

Hingga kini kekerasan juga terus terjadi di wilayah pedalaman Myanmar, pada Selasa(4/5),Tentara Bela Diri Chinland di negara bagian Chin mengklaim berhasil membunuh empat tentara Myanmar dan melukai sepuluh orang lainnya dalam baku tembak.

Sedangkan pendidikan desa di wilayah Sagaing melaporkan pejabat daerah yang ditunjuk junta telah tewas dipenggal, selain itu seorang pejabat daerah di kota Yangon dilaporkan tewas ditikam. Para aktivis oposisi telah mendesak para penduduk terus mengabaikan perintah junta Myanmar.
Termasuk menolak himbauan untuk memulai kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah dalam waktu yang dekat.

Penulis: Mega Annisa N

RADAR MALANG – Junta Militer Myanmmar melarang penduduk menyaksikan tayangan saluran televisi asing melalui satelit.

Mereka beralasan dengan adanya siaran berita internasional akan mengancam keamanan negara. Namun jika ada penduduk yang melanggar, maka junta menyatakan tidak segan akan menjebloskan mereka ke penjara.

“Televisi satelit dilarang, Barang siapa yang melanggar Undang-undang Televisi dan Video, termasuk mereka yang menggunakan parabola, maka akan dihukum penjara selama satu tahun dan denda 500 ribu Kyat Myanmar yakni (sekitar Rp 4.6 Juta),” demikian isi pernyataan junta Myanmar yang disiarkan melalui televisi MRTV.

Sementara itu, Junta Myanmar sebelumnya sudah membredel sejumlah media massa yang kerap memberitakan demonstrasi. Mereka juga membatasi jaringan internet dan melarang penggunaan pemancar sinyal nirkabel.

Melalui kebijakan itu, kondisi Myanmar kemungkinan besar mengalami kemunduran dari era gerbang demokrasi dan menuju ke masa diktaktor junta yang tertutup.

“Kantor berita ilegal menyiarkan berita yang mengancam keamanan negara, ketertiban masyarakat dan hukum serta menggugah mereka yang hendak melakukan makar,” dari isi pernyataan junta Myanmar seperti dilansir dari Reuters, Rabu (5/5)

Aksi kekerasan aparat keamanan terhadap warga sipil di Myanmar juga tak kunjung berakhir, setelah mereka turut menghadiri konferensi tingkat tinggi Perhimpunan Negara- Negara Asia Tenggara(ASEAN) pada 24 April lalu.

Menurut catatan lembaga Perhimpunan Bantuan untuk Tahanan Politik Myanmar (AAPP), sampai saat ini ada 760 warga sipil yang meninggal akibat kekerasan aparat keamanan, setelah terjadi kudeta pada 1 Februari. Sedangkan menurut junta, sebanyak 24 polisi dan tentara meninggal akibat bentrokan dengan pendemo anti kudeta atau milisi etnis.

Hingga kini kekerasan juga terus terjadi di wilayah pedalaman Myanmar, pada Selasa(4/5),Tentara Bela Diri Chinland di negara bagian Chin mengklaim berhasil membunuh empat tentara Myanmar dan melukai sepuluh orang lainnya dalam baku tembak.

Sedangkan pendidikan desa di wilayah Sagaing melaporkan pejabat daerah yang ditunjuk junta telah tewas dipenggal, selain itu seorang pejabat daerah di kota Yangon dilaporkan tewas ditikam. Para aktivis oposisi telah mendesak para penduduk terus mengabaikan perintah junta Myanmar.
Termasuk menolak himbauan untuk memulai kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah dalam waktu yang dekat.

Penulis: Mega Annisa N

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/