Hasil Investigasi WALHI Sulsel, DAS Jeneberang Kritis

JawaPos.com- Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan merilis hasil penelitian dan kajian terkait potensi bencana di Daerah Aliran Sungai (DAS) Jeneberang, Gowa. Kawasan itu kritis dan harus segera direhabilitasi jika ingin meminimalisasi bencana pada masa yang akan datang.

Direktur WALHI Sulsel Muhammad Al Amin mengungkapkan, kondisi resapan atau tangkapan air di kawasan tersebut sungguh kritis.

“Setelah kami melakukan studi investigasi dan kajian ruang, ternyata memang DAS Jeneberang sekarang berada dalam posisi yang sangat kritis. Kondisi ini betul-betul sangat membutuhkan penanganan ekstra,” terang Al Amin, Jumat (1/2).

Kawasan hutan semakin tergerus. Kerusakan lingkungan semakin masif. WALHI mencatat, total luas area DAS Jeneberang sebesar 78480 hektare. Penggunanaan lahan serapan air saat ini hanya tinggal 16,8 persen. Di dalamnya adalah kepadatan vegetasi hutan.

Sedangkan 83 persen lebih lahan lainnya digunakan sebagai aktifitas di luar fungsi resapan air. Rinciannya, 28 persen digunakan sebagai area persawahan, 41 persen area pertanian holtikulutura, 8,9 persen kawasan penduduk, 1,3 persen Waduk Bili-bili, dan 3,5 persen aktifitas lainnya.

“Artinya, daya dukung DAS Jeneberang memang sudah sangat tidak memadai. Bicara vegetasi karena DAS tidak bisa dilepaskan dari hutan. Hasil analisis keruangan yang kami lakukan mendominasi nonhutan,” jelas Al Amin.

Hasil pemetaan WALHI terdapat delapan titik erosi dan longsoran yang terjadi di sepanjang DAS Jeneberang. Erosi dan longosoran itu kemudian membawa material lumpur di dalam aliran sungai. Kondisi itulah yang semakin memperparah dampak bencana.

Selain di aliran sungai, material lumpur yang tergerus akibat tingginya intesitas hujan saat itu juga bercampur di dalam Waduk Bili-bili. Akibatnya terjadi pendangkalan di dalam waduk. Situasi itulah yang membuat pemerintah setempat memutuskan untuk membuka pintu air.

“Derasnya hujan saat itu membuat lumpur atau sedimentasi bermuara ke waduk lalu tertampung di dalam. Makanya terjadi pendangkalan saat itu,” terang Al Amin.

Proses itu kemudian menimbulkan banjir parah di daerah lain, seperti di Kabupaten Maros hingga Kota Makassar. Persoalan mendasar lainnya adalah kurangnya perhatian pemerintah dalam memulihkan DAS Jeneberang.

Padahal, persoalan pengelolaan DAS telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012. Dua poin penting di dalamnya disebutkan, DAS yang dipulihkan daya dukungnya dan DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

“Jadi upaya-upaya itu harus dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini yang sudah dimandatkan pengelolaanya adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah pusat,” terangnya.

WALHI menilai Pemprov Sulsel gagal dalam melaksanakan PP terkait pengelolaan DAS. Meskipun sebenarnya, representasi dari PP itu juga tertuang di dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 2015. Khususnya soal menjaga fungsi DAS Jeneberang sebagai resapan serta sumber air bersih bagi warga.

Satu-satunya cara yang bisa mencegah bencana adalah mengimplementasikan peraturan tentang tata kelola DAS. Selain itu juga mengevaluasi total dan restrukturisasi forum DAS Jeneberang.

Jika situasi ini terus dibiarkan, pendangkalan di Waduk Bili-bili hingga DAS akan terus terjadi. Banjir dan longsor berpotensi kembali terulang bahkan bisa meluas.

Editor           : Dida Tenola

Reporter      : Sahrul Ramadan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here