TUMPANG – Warga Tumpang punya cara untuk mengantisipasi kecelakaan di jalan berlubang.
Salah satunya dengan menanami pohon pisang.
Tujuannya agar pengendara mengetahui kerusakan jalan tersebut, sehingga berhati-hati saat melintasinya.
“Ditanamnya (pohon pisang) sudah tiga hari lalu. Sebagai tanda supaya orang tahu bahwa ada jalan rusak,” ujar Karjo, salah satu warga Desa Kidal, Kecamatan Tumpang.
”Agar pengendara lebih berhati-hati saat lewat,” tambah Karjo kemarin (10/2).
Jalan rusak tidak hanya di Desa Kidal, Kecamatan Tumpang.
Data dinas pekerjaan umum dan bina marga (DPUBM) Kabupaten Malang mengungkap, 20 persen jalan di Kabupaten Malang yang mengalami kerusakan, baik rusak berat, sedang, maupun ringan.
Dari total panjang jalan 1.668,7 kilometer, sekitar 333 kilometer di antaranya rusak.
Pantauan di lokasi, pohon tersebut ditanam di lubang dengan diameter sekitar 40 sentimeter dan kedalaman sekitar 2 sentimeter.
Di bagian akarnya ditambah kayu sebagai penyangga pohon pisang.
Karjo menyebut, kerusakan jalan terjadi sejak musim penghujan.
Air hujan mengikis aspal hingga rusak.
Di tambah lagi, di jalan tersebut sering dilewati kendaraan dengan tonase berat.
Akibat kerusakan itu, sering terjadi kecelakaan.
“Berkali-kali sudah ditambal, tetapi rusak lagi karena hujannya deras,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala DPUBM Kabupaten Malang Khairul Isnaidi Kusuma mengatakan, penyelesaian jalan rusak akan dilakukan bertahap.
Setiap triwulan dilakukan perencanaan untuk penanganan jalan, baik peningkatan jalan maupun rehabilitasi.
Dia menyebut, jalan dengan Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) atau volume lalu-lintas yang tinggi akan menjadi prioritas.
“Jalan dengan LHR tinggi itu seperti Jalan Krebet Gondanglegi, Jalan Kendal payak-Kepanjen, dan Jalibar. Kami upayakan di jalan-jalan tersebut tidak berlubang,” kata pejabat eselon II B Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang itu.
Sementara, ruas jalan lain akan diperbaiki sesuai skala prioritas.
Dia menjelaskan, meskipun perencanaan penanganan jalan sudah tuntas pada akhir 2024 lalu, terdapat penundaan dalam proses kontrak.
Penundaan karena ada pembatasan dana transfer pemerintah pusat ke daerah.
“Makanya kegiatan dengan dana dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) sudah pengadaan. Totalnya senilai Rp 18 miliar. Sedangkan total alokasi kami Rp 312 miliar,” pungkasnya. (yun/dan)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana