Kastorius Sinaga: Pembentukan DKN Tak Ada Kaitan dengan Pilpres - JPNN.COM

jpnn.com, JAKARTA – Rencana pemerintah yang akan membentuk Dewan Kerukunan Nasional atau DKN diyakini bukan untuk menaikkan elektabilitas salah satu calon presiden (capres) dalam hal ini nomor 1 Pasangan Jokowi – Kiai Ma’ruf jelang Pilpres yang sudah di depan mata.

Sejak tahun 2018 lalu, pemerintah terus menggodok berdirinya DKN. Rencananya, DKN akan berisi 17 orang. Lembaga tersebut nantinya akan berfokus menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di masyarakat, termasuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu.

“Pembentukan DKN tidak berhubungan dengan politik Pilpres. Pilpres telah memiliki mekanisme sendiri,” kata Ketua Divisi Hukum, Advokasi dan Migrant Care Relawan Jokowi atau ReJo, Kastorius Sinaga kepada wartawan, Sabtu (9/2/2019).

Menurut dosen Pascasarjana Bidang Ilmu Sosial, Universitas Indonesia (UI) ini, pembentukan DKN bertujuan lebih komprehensif menyentuh akar persoalan bibit konflik, baik di masa lalu maupun ke depan. Intoleransi dan ancaman disintegrasi secara holistik menjadi domain yang mesti digarap DKN sembari memberikan rekomendasi perubahan kebijakan dan resep penguatan agar kerukunan dan perdamaian terbangun di masa depan Indonesia.

BACA JUGA: 7 Poin Kegagalan Politik Identitas Dalam Pertarungan Elektoral Pilpres 2019

“Indonesia memiliki potensi nyata menjadi negara kuat dari sisi ekonomi dan politik. Syarat utamanya adalah stabilitas dan perdamaian terbangun secara holistik di tingkat domestik” terang Kasto sapaan Kastorius Sinaga.

Menurut Kastorius, bilapun peserta Pilpres atau pendukungnya menjadi target yang harus disentuh DKN karena keterlibatan konflik di masa lalu, itu hanyalah proses.

“Saya pikir hal itu tak lebih dari sekadar ekses keberadaan DKN agar secara objektif menelisik dan membongkar keterlibatan semua pihak berikut konteks politiknya tanpa pandang bulu. Artinya keterlibatan oknum di dalam konstruksi persoalan sistemik di masa lalu adalah hal yang wajar dan tak perlu dikwatirkan secara berlebihan demi kepentingan bangsa yang lebih luas ke depan” tegas Dosen Pascasarjana UI yang menulis disertasi tentang Gerakan LSM di Indonesia dan lulus dengan predikat magna cum laude dari universitas ternama di Jerman itu.