Kepala Desa Trosobo Moch Supriyadi enggan menyebut alasannya menolak mobil operasional dari pemkab itu. Saat dimintai konfirmasi oleh Radar Sidoarjo, kemarin, Supriyadi tak mau berkomentar banyak terkait sikapnya yang enggan menerima mobil siaga itu. “Maaf, saya belum bisa komentar. Nanti saya telepon lagi,” ujarnya sembari menutup telepon selulernya.

 Menanggapi sikap kades ini, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sidoarjo Idham Kholid mengatakan, program mobil siaga untuk desa-desa di Kabupaten Sidoarjo ini sejak awal sudah dikawal dan diamankan oleh Tim Pengawalan, Pengamanan, Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Karena itu, pihak desa tidak perlu khawatir menerima mobil siaga dari pemerintah daerah.

“Sampai detik ini kami belum melihat adanya potensi melanggar hukum. Kalaupun nantinya ditemukan hal tersebut, maka kami yang pertama akan mengingatkan,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Djoko Sartono juga sudah memastikan agar pengadaan mobil siaga ini tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Karena itu, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan juknis di bagian hukum. “Seluruh produk hukum yang dibuat pemkab harus dilihat lebih dulu. Agar tidak berbenturan dengan aturan lain,” ujarnya. (mus/rek)

(sb/rek/rek/JPR)