KEPANJEN – ”Bakda Subuh saya berangkat dari rumah, baru dapat penumpang pukul satu siang, untungnya langsung penuh,” terang Yanto, salah satu sopir angkutan desa (angkudes) Jumat lalu (8/11).
Sopir angkudes jurusan Talangagung Kepanjen–Gunung Kawi itu bukan satu-satunya yang merasakan penurunan penumpang.
Dari total 31 trayek yang ada, mayoritas memang merasakannya. Yanto mengatakan, kondisi itu sudah terjadi sejak 3 tahun belakangan.
”Kalau sekarang rugi di bensin Mas, sekali jalan belum tentu ada yang naik, jadinya lebih banyak ngetem,” imbuh pria berusia 62 tahun tersebut. Sepinya penumpang itu berdampak pada pendapatan Yanto.
Dulu tiga tahun silam, dia mengaku bila mengantongi Rp 150 ribu dalam sehari. ”Sekarang dapat Rp 75 ribu saja sudah syukur. Itu pun yang Rp 50 ribunya untuk setoran,” kata dia.
Dia mengaku bila banyak teman sejawatnya yang kini memilih tidak lagi beroperasi. ”Sebelum 2010 masih ada 50-an armada yang beroperasi, sekarang (2019) hanya tersisa tidak sampai 20-an unit,” kata dia.
Penurunan jumlah trayek dan unit angkudes itu dibenarkan Kabid Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang Tri Hermanto.
”Tahun 2017 masih tercatat ada 404 armada yang terdaftar dengan 36 trayek. Terus menurun pada 2018, tinggal 394 armada dengan 31 trayek,” jelas dia saat ditemui di ruangannya.
Dia memperkirakan kondisi itu terus berlanjut di tahun ini. Hermanto pun menyebut ada sekitar 20 persen pengurangan armada angkudes. ”Ambil contoh di rute Talangagung–Ngajum–Gunung Kawi, kurang dari 20 yang jalan,” imbuhnya.
Di sisi lain, Sekretaris Dishub Kabupaten Malang Agus Widodo mengaku bila pihaknya sudah mempunyai sejumlah rencana khusus untuk menjaga angkudes agar tetap hidup.
Setidaknya ada dua ide yang tengah dipersiapkan pihaknya. Pertama membuat angkot sekolah yang sudah diterapkan oleh Kabupaten Ponorogo. Berikutnya yakni membuka peluang adanya angkot wisata.
Khusus ide yang kedua, dishub melihat Kecamatan Lawang punya potensi besar untuk tempat penerapannya. Hanya, Agus mengaku bila pihaknya saat ini masih punya kendala soal ketersediaan anggaran.
”Kalau diterapkan, nanti tetap saja itu sistemnya subsidi. Tapi menurut RAPBD Kabupaten Malang tahun 2018 lalu, kami hanya terima total (anggaran) Rp 8 miliar, jumlah tersebut tidak bisa digunakan untuk subsidi,” sebutnya.
”Dengan anggaran segitu hanya habis untuk operasional, tidak untuk yang lain,” tambahnya. Menyiasati kondisi itu, pihaknya kini juga membuka peluang kerja sama dengan pihak eksternal.
”Khusus sarana transportasi, kami siap bekerja sama dengan perusahaan atau perseorangan yang ingin memperbaiki keadaan. Misal dengan bantuan corporate social responsibility (CSR) untuk merevitalisasi di suatu rute,” tutupnya
Pewarta : Biyan Mudzaky
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Bayu Mulya
