KEPANJEN – Janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyetarakan gaji kepala desa (kades) setara dengan aparatur sipil negara (ASN) golongan II bakal segera terealisasi. Kamis lalu (24/1) telah disepakati bahwa kenaikan gaji para kades akan mulai diberlakukan akhir Maret mendatang. Dasarnya tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri dan hasil rapat koordinasi Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mengaku belum mengantongi petunjuk teknis (juknis)-nya. ”Belum ada pembahasannya,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang Suwadji. Sebelum benar-benar diterapkan, dia menilai bahwa harus ada regulasi baru yang mengatur tentang besaran alokasi dana desa (ADD) beserta pedoman penggunaannya.

Sebab, selama ini ADD-lah yang menjadi sumber bagi pemerintah desa untuk menggaji kades hingga perangkatnya. Sebelum dikeluarkan kebijakan baru itu, Suwadji menuturkan bila pihaknya bersama Bupati Malang nonaktif Rendra Kresna sudah mencoba untuk menaikkan siltap (penghasilan tetap) atau gaji perangkat desa. ”Tapi, setelah disimulasikan dengan besarnya ADD ternyata belum mampu (dinaikkan),” sambung mantan camat Kepanjen itu.

Oleh sebab itu, wacana tersebut urung dilaksanakan karena pemerintah harus menaikkan ADD dulu. ”Kalau tidak dinaikkan ADD maka harus ada regulasi baru yang mengatur tentang prioritas penggunaan ADD-nya, baru bisa dinaikkan,” sambung Suwadji.

Sebelumnya, tertuang Peraturan Bupati (Perbup) Malang Nomor 80 Tahun 2017, diketahui batas maksimal gaji kades berada di angka Rp 2,4 juta per bulan. Jika disetarakan dengan PNS golongan II A, gaji yang diterima kades berkisar antara Rp 1,9 juta–Rp 3,2 juta per bulan.

Pewarta               : Farik Fajarwati
Copy Editor         : Dwi Lindawati
Penyunting         : Bayu Mulya
Fotografer          : Rubianto