21.3 C
Malang
Friday, 3 February 2023

Edukasi Perempuan hingga Sorot Hak Disabilitas

MALANG KOTA – Car Free Day (CFD) di Jalan Ijen tidak hanya ajang berolahraga, tapi juga edukasi. Kemarin (4/12), beberapa aktivitas yang tergabung dalam Koalisi Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Seksual se Malang raya menggelar aksi di area CFD.

Mereka memajang poster berisi edukasi. ”Kekerasan terhadap perem puan merupakan pelanggaran terhadap HAM (hak asasi manusia),” ujar Sri Wahyuningsih, koordinator aksi sekaligus Ketua Women Crisis Center (WCC) Dian Mutiara.

Selain WCC, ada beberapa organisasi lain yang tergabung dalam Koalisi Perempuan Korban Kekerasan Seksual se Malang Raya menggelar aksi di area CFD. Mereka memajang poster berisi edukasi. ”Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap HAM (hak asasi manusia),” ujar Sri Wahyuningsih, koordinator aksi sekaligus Ketua Women Crisis Center (WCC) Dian Mutiara. Selain WCC, ada beberapa organisasi lain yang tergabung dalam Koalisi Perempuan Korban Kekerasan Seksual se Malang Raya.

Di antaranya, YLBH, Kohati Kisip Brawijaya, Pemberdayaan Perempuan Progresif (P3) EM Universitas Brawijaya, Pertuni Cabang Malang, Student Crisis Centre (SCC), Polinema Malang, LPAN Griya Baca, dan Universitas Katolik Widya Karya Malang.

Aksi 16 Hari Anti-Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan itu berlangsung sejak 25 November lalu hingga 10 Desember depan. Selain itu, aksi tersebut juga untuk memperingati Hari HAM Internasional pada 10 Desember depan. Juga rangkaian Hari Disabilitas Internasional yang jatuh setiap 3 Desember.

Karena itu, isu yang diangkat tidak sekadar kekerasan perempuan. Tapi juga menyoroti hak para penyandang disabilitas yang belum sepenuhnya dipenuhi pemerintah. Dalam aksi tersebut, mereka juga melibatkan Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Kota Malang. ”Disabilitas juga minoritas yang hak-haknya belum dipenuhi,” tambah Sri.

Sementara itu, Perwakilan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)-LBH Surabaya Pos Malang Satia Pungkasandi menambahkan, kurangnya edukasi mengenai kekerasan terhadap perempuan membuat masyarakat lebih banyak mengabaikan dan menganggapnya normal. ”Tujuan kami adakan aksi ini agar masyarakat tahu bahwa ada kami di sini. Mereka (korban kekerasan) tahu ke mana harus mengadu ketika mengalami kekerasan,” ungkap Satia

Satia mengungkapkan UU TPKS yang sudah disahkan sejak April lalu masih jarang diketahui masyarakat. “Masyarakat sudah telanjur pesimistis terhadap hukum”, tambahnya. Dengan adanya aksi ini, dia berharap masyarakat, terutama perempuan lebih sadar terhadap hak-hak yang mereka miliki. (kr1/dan)

MALANG KOTA – Car Free Day (CFD) di Jalan Ijen tidak hanya ajang berolahraga, tapi juga edukasi. Kemarin (4/12), beberapa aktivitas yang tergabung dalam Koalisi Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Seksual se Malang raya menggelar aksi di area CFD.

Mereka memajang poster berisi edukasi. ”Kekerasan terhadap perem puan merupakan pelanggaran terhadap HAM (hak asasi manusia),” ujar Sri Wahyuningsih, koordinator aksi sekaligus Ketua Women Crisis Center (WCC) Dian Mutiara.

Selain WCC, ada beberapa organisasi lain yang tergabung dalam Koalisi Perempuan Korban Kekerasan Seksual se Malang Raya menggelar aksi di area CFD. Mereka memajang poster berisi edukasi. ”Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap HAM (hak asasi manusia),” ujar Sri Wahyuningsih, koordinator aksi sekaligus Ketua Women Crisis Center (WCC) Dian Mutiara. Selain WCC, ada beberapa organisasi lain yang tergabung dalam Koalisi Perempuan Korban Kekerasan Seksual se Malang Raya.

Di antaranya, YLBH, Kohati Kisip Brawijaya, Pemberdayaan Perempuan Progresif (P3) EM Universitas Brawijaya, Pertuni Cabang Malang, Student Crisis Centre (SCC), Polinema Malang, LPAN Griya Baca, dan Universitas Katolik Widya Karya Malang.

Aksi 16 Hari Anti-Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan itu berlangsung sejak 25 November lalu hingga 10 Desember depan. Selain itu, aksi tersebut juga untuk memperingati Hari HAM Internasional pada 10 Desember depan. Juga rangkaian Hari Disabilitas Internasional yang jatuh setiap 3 Desember.

Karena itu, isu yang diangkat tidak sekadar kekerasan perempuan. Tapi juga menyoroti hak para penyandang disabilitas yang belum sepenuhnya dipenuhi pemerintah. Dalam aksi tersebut, mereka juga melibatkan Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Kota Malang. ”Disabilitas juga minoritas yang hak-haknya belum dipenuhi,” tambah Sri.

Sementara itu, Perwakilan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)-LBH Surabaya Pos Malang Satia Pungkasandi menambahkan, kurangnya edukasi mengenai kekerasan terhadap perempuan membuat masyarakat lebih banyak mengabaikan dan menganggapnya normal. ”Tujuan kami adakan aksi ini agar masyarakat tahu bahwa ada kami di sini. Mereka (korban kekerasan) tahu ke mana harus mengadu ketika mengalami kekerasan,” ungkap Satia

Satia mengungkapkan UU TPKS yang sudah disahkan sejak April lalu masih jarang diketahui masyarakat. “Masyarakat sudah telanjur pesimistis terhadap hukum”, tambahnya. Dengan adanya aksi ini, dia berharap masyarakat, terutama perempuan lebih sadar terhadap hak-hak yang mereka miliki. (kr1/dan)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru