21.3 C
Malang
Friday, 3 February 2023

Pemkot Belum Berhasil Turunkan Kasus Stunting

Jumlahnya Stagnan selama Dua Tahun Terakhir

BATU – Angka kasus stunting di Kota Batu, tidak mengalami penurunan signifikan atau stagnan pada dua tahun terakhir. Dengan demikian upaya penurunan yang dilakukan selam tahun 2022 ini bisa dibilang belum berhasil.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu Aditya Prasaja, mengatakan, angka kasus stunting di Kota Batu pada 2018-2020 mengalami penurunan drastis dari 28,33 persen ke 14,83 persen. Namun, pada tahun 2020- 2022 angka tersebut stagnan berkisar di 14 persen.

Atau berkisar 900-an balita yang masih mengalami stunting. “Untuk itu diperlukan audit dan rapat koordinasi untuk membahas hal tersebut dan mengoptimalkan angka penurunan stunting hingga dapat mencapai target 8,9 persen,” kata Aditya.

Dia menerangkan, salah satu upaya yang dilakukan pihaknya yakni melaksanakan rakor tim percepatan penurunan stunting (TPPS). Kemudian dilaksanakan audit kasus stunting, terutama dalam pencegahan, penanganan kasus, dan perbaikan tata laksana kasus stunting.

“Setelah itu dilanjutkan dengan memberikan rekomendasi penanga[1]nan kasus yang tujuannya untuk mengidentifikasi risiko dan penyebab risiko terjadinya stunting pada anak balita,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, menjelaskan perlu adanya sinergi dan kolaborasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) dan stakeholder. Hal itu agar penurunan angka stunting dapat dilakukan secara optimal. “Penurunan angka stunting bisa terlaksana jika seluruh OPD dan stakeholder bekerja sama secara sinergi untuk mencapai target 8,5 persen,” kata dia.

Punjul menegaskan, ada lima rekomendasi untuk langkah ke depannya. Yaitu peningkatan, pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi TPPS. Peningkatan komitmen dan koordinasi antar OPD antar konvergensi percepatan penurunan stunting.

Kemudian, sinkronisasi data sasaran penanganan penurunan stunting. “Serta peningkatan sinkronisasi dan integrasi program antar OPD serta pembuatan Perwali tentang peran desa dalam percepatan penurunan stunting,” pungkasnya. (adk/lid)

Jumlahnya Stagnan selama Dua Tahun Terakhir

BATU – Angka kasus stunting di Kota Batu, tidak mengalami penurunan signifikan atau stagnan pada dua tahun terakhir. Dengan demikian upaya penurunan yang dilakukan selam tahun 2022 ini bisa dibilang belum berhasil.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu Aditya Prasaja, mengatakan, angka kasus stunting di Kota Batu pada 2018-2020 mengalami penurunan drastis dari 28,33 persen ke 14,83 persen. Namun, pada tahun 2020- 2022 angka tersebut stagnan berkisar di 14 persen.

Atau berkisar 900-an balita yang masih mengalami stunting. “Untuk itu diperlukan audit dan rapat koordinasi untuk membahas hal tersebut dan mengoptimalkan angka penurunan stunting hingga dapat mencapai target 8,9 persen,” kata Aditya.

Dia menerangkan, salah satu upaya yang dilakukan pihaknya yakni melaksanakan rakor tim percepatan penurunan stunting (TPPS). Kemudian dilaksanakan audit kasus stunting, terutama dalam pencegahan, penanganan kasus, dan perbaikan tata laksana kasus stunting.

“Setelah itu dilanjutkan dengan memberikan rekomendasi penanga[1]nan kasus yang tujuannya untuk mengidentifikasi risiko dan penyebab risiko terjadinya stunting pada anak balita,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, menjelaskan perlu adanya sinergi dan kolaborasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) dan stakeholder. Hal itu agar penurunan angka stunting dapat dilakukan secara optimal. “Penurunan angka stunting bisa terlaksana jika seluruh OPD dan stakeholder bekerja sama secara sinergi untuk mencapai target 8,5 persen,” kata dia.

Punjul menegaskan, ada lima rekomendasi untuk langkah ke depannya. Yaitu peningkatan, pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi TPPS. Peningkatan komitmen dan koordinasi antar OPD antar konvergensi percepatan penurunan stunting.

Kemudian, sinkronisasi data sasaran penanganan penurunan stunting. “Serta peningkatan sinkronisasi dan integrasi program antar OPD serta pembuatan Perwali tentang peran desa dalam percepatan penurunan stunting,” pungkasnya. (adk/lid)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru