alexametrics
22.3 C
Malang
Sunday, 2 October 2022

Tunggakan BPJS Warga Tak Mampu Capai Rp 9 M

MALANG KOTA – Jumlah warga Kota Malang yang iuran BPJS Kesehatannya ditanggung pemkot cukup banyak. Mencapai 306.335 warga. Data itu tercatat hingga akhir Agustus ini. Warga-warga tersebut masuk dalam daftar penerima bantuan insentif (PBI). Setiap bulan, tagihan dari BPJS Kesehatan akan masuk ke Pemkot Malang.

Jumlahnya cukup besar, hingga miliaran rupiah. ”Ya sekitar Rp 5 sampai Rp 9 miliar tiap bulannya,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang Dina Diana Permata.

Dia menambahkan, tagihan paling banyak yang dibayarkan pemkot berasal dari kelas tiga. Artinya, iuran per orang yang harus dibayarkan mencapai Rp 35 ribu per bulan. Perempuan berkacamata itu menyebut bila pemkot cukup tepat waktu dalam membayarkan tagihan per bulannya. 

Jumlah tanggungan iuran BPJS Kesehatan itu bisa saja mengalami kenaikan. Sebab dari data yang dimiliki Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, tiap dua bulan sekali ada dua sampai lima warga yang tak mampu membayarkan iuran BPJS selama tiga bulan berturut-turut. 

”Pemkot sebenarnya sudah punya cara lain dengan pendataan rutin. Itu juga memudahkan kami dalam melihat rekam jejak peserta BPJS Kesehatan,” tambah Dina.

Di tempat lain, Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan bila warga yang menunggak iuran BPJS Kesehatan dipastikan telah ter-back-up oleh pemkot. Meski demikian, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar keringanan iuran bisa didapat. Salah satunya mendapat persetujuan dari Pemkot Malang dan BPJS Kesehatan. ”Jadi harus jelas dulu, meski tiga bulan berturut (menunggak), ya harus ada legalitasnya,” tegas Sutiaji. 

Untuk menanggung iuran warga kurang mampu, di tahun ini Pemkot Malang telah menyiapkan dana sekitar Rp 140 miliar. Di tahun depan, pemilik kursi N1 itu menaikkan jumlah anggarannya Rp 6 miliar.

Meski demikian, Sutiaji juga meminta warga untuk tidak terlalu sering datang ke rumah sakit. Dia meminta warga setidaknya bisa menjaga kesehatan dan memaksimalkan layanan di fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama. Jika ada warga yang tak mampu membayar iuran BPJS, pihaknya mengimbau agar bisa segera melapor ke kelurahan.

”Sekarang birokrasi dipangkas, maka ya semakin mudah,” tutup Sutiaji. (adn/by)

MALANG KOTA – Jumlah warga Kota Malang yang iuran BPJS Kesehatannya ditanggung pemkot cukup banyak. Mencapai 306.335 warga. Data itu tercatat hingga akhir Agustus ini. Warga-warga tersebut masuk dalam daftar penerima bantuan insentif (PBI). Setiap bulan, tagihan dari BPJS Kesehatan akan masuk ke Pemkot Malang.

Jumlahnya cukup besar, hingga miliaran rupiah. ”Ya sekitar Rp 5 sampai Rp 9 miliar tiap bulannya,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang Dina Diana Permata.

Dia menambahkan, tagihan paling banyak yang dibayarkan pemkot berasal dari kelas tiga. Artinya, iuran per orang yang harus dibayarkan mencapai Rp 35 ribu per bulan. Perempuan berkacamata itu menyebut bila pemkot cukup tepat waktu dalam membayarkan tagihan per bulannya. 

Jumlah tanggungan iuran BPJS Kesehatan itu bisa saja mengalami kenaikan. Sebab dari data yang dimiliki Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, tiap dua bulan sekali ada dua sampai lima warga yang tak mampu membayarkan iuran BPJS selama tiga bulan berturut-turut. 

”Pemkot sebenarnya sudah punya cara lain dengan pendataan rutin. Itu juga memudahkan kami dalam melihat rekam jejak peserta BPJS Kesehatan,” tambah Dina.

Di tempat lain, Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan bila warga yang menunggak iuran BPJS Kesehatan dipastikan telah ter-back-up oleh pemkot. Meski demikian, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar keringanan iuran bisa didapat. Salah satunya mendapat persetujuan dari Pemkot Malang dan BPJS Kesehatan. ”Jadi harus jelas dulu, meski tiga bulan berturut (menunggak), ya harus ada legalitasnya,” tegas Sutiaji. 

Untuk menanggung iuran warga kurang mampu, di tahun ini Pemkot Malang telah menyiapkan dana sekitar Rp 140 miliar. Di tahun depan, pemilik kursi N1 itu menaikkan jumlah anggarannya Rp 6 miliar.

Meski demikian, Sutiaji juga meminta warga untuk tidak terlalu sering datang ke rumah sakit. Dia meminta warga setidaknya bisa menjaga kesehatan dan memaksimalkan layanan di fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama. Jika ada warga yang tak mampu membayar iuran BPJS, pihaknya mengimbau agar bisa segera melapor ke kelurahan.

”Sekarang birokrasi dipangkas, maka ya semakin mudah,” tutup Sutiaji. (adn/by)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/