Walhi Kritisi Raperda RTRW Kota Batu

Lansekap Gunung Panderman di Kota Batu.

KOTA BATU – Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) Jatim kembali mengkritisi Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2019-2039. Perda pengganti perda RTRW Kota Batu 2010-2030 itu diduga mendukung pembangunan wilayah secara eksploitatif dan tidak memperdulikan keberlangsungan ekologis.

Eksekutif Daerah WALHI Jatim, Rere Christanto mengatakan, pembuatan raperda tersebut tidak disertai adanya dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) sesuai UU No 32 Tahun 2009.

Juga tidak disertai dokumen Peninjauan Kembali Tata Ruang sesuai Peraturan Menteri ATR/ BPN 6/ 2017. “Permintaan terhadap dokumen-dokumen tersebut selalu dipersulit. Pemerintah mengatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut ada, namun hingga saat ini kedua dokumen tersebut belum pernah dijumpai wujud fisiknya (kalaupun ada),” katanya.

Dia menyebut bahwa raperda itu dibuat tergesa-gesa. Selain itu dia mengatakan saat ini di Kota Batu adanya perubahan status di beberapa wilayah.

Misalnya Kecamatan Bumiaji. Mengacu Perda RTRW Kota Batu nomor 3 Tahun 2004, Bumiaji menjadi kawasan lindung. Tapi pada Perda RTRW Nomor 7 Tahun 2011 menjadi Kawasan Agropolitan, Wisata Alam, dan Lingkungan, serta Kegiatan Agrowisata.

“Kemudian di raperda yang sekarang menjadi Kawasan Pertanian, Perdagangan, Jasa Skala Kota, Wisata Alam dan Buatan, Pendidikan Skala Kota,” katanya.

Rere mengatakan raperda tersebut juga tidak melihat dampak ekologi kedepannya. Dia menjelaskan dalam raperda tersebut disebutkan bahwa ketersediaan Ruang Tata Hijau hanya 10 persen saja. Padahal mengacu pada UU Nomor 26 Tahun 2007 minimal 30 persen. “Kota Batu ini adalah salah satu kawasan penting untuk menopang sumber-sumber mata air bagi Sungai Brantas. Pengaturan ekologis, tidak bisa dilakukan dengan mengikuti logika pengaturan rasional ekonomis saja,” katanya.

Pewarta: Nugraha Perdana
Editor: Indra M