BATU - Pemerintah Kota (Pemkot) Batu wajib kerja keras pada tahun 2023 mendatang. Pasalnya, pendapatan asli daerah (PAD) ditarget meningkat pada tahun depan. Seperti yang dibahas pada Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Antara Wali Kota Batu dan DPRD Kota Batu Terhadap Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023, Senin kemarin (24/10).
PAD tahun 2023 ditarget pada angka Rp 250 miliar. Di mana di tahun sebelumnya atau tahun 2022 ini, target yang harus dicapai yakni Rp 192 miliar. Itu artinya ada kenaikan Rp 58 miliar yang harus dikejar Pemkot Batu.
Dengan adanya kenaikan target PAD, hal itu membuat sisi pendapatan daerah berubah menjadi Rp 985 miliar. Dari rancangan sebelumnya di angka Rp 959 miliar. Terdiri dari PAD Rp 250 miliar, pendapatan transfer Rp 726 miliar dan pendapatan lainnya yang sah sebesar Rp 9 miliar.
Sedangkan, sisi belanja daerah juga mengalami kenaikan. Semula pada rancangan di angka Rp 1,029 triliun, setelah pembahasan KUA PPAS berubah menjadi Rp 1,060 triliun. Peningkatan ini terjadi karena ada perubahan di sisi belanja modal yang mengalami kenaikan Rp 70 miliar. Sebelumnya direncanakan Rp 784 miliar, usai pembahasan naik menjadi Rp 852 miliar. Serta, belanja transfer sebelumnya dirancang Rp 92 miliar, disetujui Rp 97 miliar.
Sementara belanja modal yang dirancang Rp 100 miliar, usai pembahasan dinyatakan tetap tidak ada kenaikan dan penurunan. Penurunan terjadi pada belanja tak terduga (BTT), menurut rancangan awal di angka Rp 53 miliar. Usai pembahasan, disetujui menjadi Rp 10 miliar.
Ketua DPRD Kota Batu Asmadi menerangkan, dengan berangsur pulihnya kondisi ekonomi usai pandemi Covid-19, pihaknya memang meminta PAD untuk dinaikkan. Ini agar potensi pendapatan bisa lebih dimaksimalkan Pemkot Batu. “Eksekutif harus berusaha semaksimal mungkin memenuhi target. Tetapi di sisi lain, tentu akan didukung regulasi yang sudah dibahas sebelumnya,” ujar Asmadi.
Dia menekankan, perubahan ini harus membuat OPD lebih kerja keras. Karena mereka sudah meminta kepada legislatif membuat peraturan baru, untuk mempermudah realisasi pendapatan. “Ketika permintaan sudah dipenuhi, kini mereka wajib memenuhi target yang diberikan,” tegas Asmadi.
Di sisi lain, dewan memberikan catatan terkait belanja daerah. Di mana anggaran senilai Rp 1,060 triliun dinilai masih terlalu tinggi. Bisa dilihat dari belanja pegawai yang memiliki persentase 37 persen. Sedangkan, seharusnya belanja pegawai tidak lebih dari 30 persen. “Harapannya ke depan, kelebihan anggaran untuk belanja pegawai bisa dialihkan ke pembangunan insfrastruktur, perbaikan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Asmadi.
Sementara itu Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menyampaikan rasa optimistis bahwa pihak eksekutif bisa memenuhi target PAD sebesar Rp 250 miliar. Karena situasi kondisi ekonomi daerah sudah mulai berangsur membaik, seiring dengan kebijakan program pemulihan ekonomi nasional. Hal ini dapat dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun 2021. Tumbuh positif 4,04, dibanding sebelumnya (tahun 2020) negatif 6,46 persen.
Namun pihaknya juga masih mewaspadai, adanya tekanan inflasi yang merangkak naik. Terutama dari sektor pangan dan energi. Kondisi ini menurut Dewanti, akan menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan proyeksi pendapatan asli daerah. “Hal ini penting sekali, agar upaya kami untuk menaikkan PAD tidak membebani masyarakat dan dunia usaha yang saat ini sudah mulai bergerak positif,” tandasnya. (adk/lid) Editor : Mardi Sampurno