BATU - Wali Kota Batu Nurochman bersama Forum Komunikasi Pimpinnan Daerah (Forkopimda) menyambangi SMP Negeri 1 Batu kemarin pagi (29/9). Kunjungan tersebut masih berkaitan dengan laporan 11 siswa yang diduga keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 25 September lalu.
Hasilnya, pria yang akrab disapa Cak Nur itu berjanji akan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaran dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, ada update data terkait jumlah siswa yang diduga keracunan. Dari yang sebelumnya hanya dilaporkan 11 siswa, ternyata jumlah aslinya sebanyak 12 siswa.
Itu merupakan hasil update data dari hasil tinjauan lapangan yang dilakukan kemarin. Cak Nur sekaligus menerima audiensi dari siswa. Ada dua keluhan yang disampaikan. Yakni terkait kondisi makanan yang tidak layak konsumsi dan jam distribusi yang kerap molor. Kunjungan kemudian dilanjutkan ke dapur SPPG Kelurahan Sisir.
Tujuannya untuk menilai standar produksi, pelayanan, dan kapasitas dapur tersebut. Dia menyampaikan memasak dalam porsi besar menjadi salah faktor yang membuat kondisi makanan tidak maksimal. Sebab, dapur tersebut harus memproduksi sekitar 2.500 porsi MBG per hari. Dari situlah berpotensi terjadinya kesalahan pemrosesan makanan.
Misalnya, makanan yang baru matang dan masih panas langsung diletakkan ke dalam ompreng dan ditutup rapat. Sehingga panas tidak bisa menguap. Alhasil, itu membuat makanan menjadi cepat basi. “Maka konsistensi waktu memasak menjadi catatan kami,” tegas pria asal Desa Sumberejo, Kecamatan Batu itu,
Selain itu, Cak Nur juga mengaku telah berkomunikasi dengan dengan pihak SPPG terkait kondisi buah dan sayur yang tidak fresh. Menurutnya, hal itu pun diakui oleh peyelenggara SPP Kelurahan Sisir. Ia menegaskan program MBG bersifat tidak memaksa. Jika ada kekurangan atau hal yang ganjal, siswa boleh menolknya.
Itu dilkukan untuk mengantisipasi kejadian serupa karena setiap siswa memiliki daya tahan dan tolerasi kesehatan yang berbeda-beda. Dia juga berjanji akan terus mengevaluasi penyelenggaraan semua dapur SPPG di Kota Batu melalui satuan tugas (satgas) MBG. Hasilnya akan menjadi bahan rekomendasi solusi ke Badan Gizi Nasional (BGN).
“Misalnya untuk pengurangan target produksi porsi MBG di tiap dapur SPPG,” tegas orang nomor satu di Pemkot Batu itu.
Lebih lanjut, Kepala SMP Negeri 1 Batu Tatik Ismiati menambahkan sebelumnya sudah ada Memorandum of Understanding (MoU) antara sekolah dengan dapur SPPG. Ada beberapa poin yang disepakati. Misalnya, jika ada kerusakan tempat makan, sekolah harus mengganti sebesar Rp 80 ribu per ompreng.
Selain itu, menyangkut kejadian luar biasa seperti keracunan atau masalah distribusi makanan, pihak sekolah diminta berkoordinasi dengan pihak dapur SPPG. “Kami sudah melakukan prosedur koordinasi sesuai kesepakatan dalam MoU tersebut,” tandas Tatik. (ori/dre/adv)
Editor : Indra Andi