Pemkot Malang hingga kemarin (26/2), masih melakukan penyegelan bangku dengan bambu.
Kepala Bidang (Kabid) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang Laode KB Al Fitra mengatakan, hingga kemarin pihaknya belum memutuskan kebijakan akhir terkait bangku yang sudah terpasang sejak 2016 lalu itu.
Itu artinya, kajian terkait keberadaan fasilitas umum tersebut belum rampung. Sebab jika sudah selesai, lima opsi terkait bangku Taman Ijen segera diumumkan walaupun dengan kemungkinan terburuk.
”Ketika nanti sudah ada hasilnya pasti akan kami informasikan dan langsung melakukan tindakan sesuai hasil kajian," tegasnya.
|Baca Juga :
DLH Punya Rencana Cabut Seluruh Bangku Ijen, Ini Penjelasannya
Laode menegaskan kebijakan akhir terkait nasib bangku Taman Ijen tinggal selangkah lagi. Namun terkait detailnya, dia belum bisa membeberkan opsi yang akan diambil.
Ketika ditanya perkiraan kapan kajian tersebut rampung. Laode tidak bisa memastikan estimasi waktunya.
Yang pasti ditekankan dia, keputusan atau hasil kajian itu telah mempertimbangkan usulan berbagai pihak. (Bersambung di halaman selanjutnya)
”Yang jelas nanti kabar terkait bangku Taman Ijen segera diumumkan, masyarakat harap bersabar dulu,” ucap pejabat eselon III B Pemkot Malang itu.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Malang Rahman Nurmala menekankan Pemkot seharusnya sudah mengambil sikap terkait keberadaan kursi tersebut.
Karena kajian yang dilakukan sudah berjalan hampir satu bulan.
Dia menyampaikan, masyarakat kini juga menunggu kabar yang dijanjikan Pemkot Malang terkait hasil akhir nasib bangku Taman Ijen.
|Baca Juga :
Cegah Tindakan Asusila, Legislator Usul Ganti Bangku Ijen dengan Single Seat
Semua bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan Pemkot terhadap bangku yang dibangun dengan dana corporate social responsibility (CSR) sebesar Rp 2,6 miliar itu.
Perlu diketahui, bangku Taman Ijen itu menjadi salah satu tempat favorit warga untuk sekadar beristirahat sejenak.
”Nanti saya akan komunikasi dengan DLH, agar segera cepat diambil keputusan," tandas Politikus Partai Golkar itu. (adk/adn) Editor : Aditya Novrian