”Ketentuan penyediaan TPU pada perumahan sebenarnya juga jadi tanggung jawab pengembang, keterlibatan mereka juga bisa menekan kekurangan lahan (TPU),” kata pengajar yang memiliki konsentrasi pada bidang Manajemen Perkotaan itu.
Sebagai salah satu orang yang pernah terlibat dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Malang tahun 2021-2022, Deni menyebut sebenarnya lahan pemakaman terbilang cukup. Sebab hampir di setiap kelurahan memiliki lahan pemakaman walaupun tak terlalu luas.
Salah satu solusi yang bisa dilakukan, adalah pengembangan TPU skala kota. Terutama pada kawasan-kawasan yang belum memiliki perkembangan perumahan atau permukiman yang masif.
”Misal, Kelurahan Kedungkandang. Lalu, kelurahan lain seperti Arjowinangun dan Wonokoyo,” tuturnya.
Jika terpaksa, Pemkot Malang perlu membeli lahan di perbatasan Kota Malang dan Kabupaten Malang. Di tempat lain, Koordinator Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) Jawa Timur Abdul Wahid Hasim mengatakan, terbatasnya lahan TPU bisa berdampak pada makin suburnya spekulan lahan dengan harga yang melangit. Akibatnya, keluarga dari yang meninggal harus membayar mahal.
”Memang sudah seharusnya ada penambahan TPU di tempat lain. Karena TPU juga memiliki fungsi sebagai ruang terbuka hijau,” terang pria yang akrab disapa Wahid tersebut.
Bahkan, Wahid menyebutkan di kota-kota besar sudah diterapkan pemakaman dengan cara menumpuk anggota keluarga yang meninggal. Meski demikian, solusi ini berpotensi menimbulkan reaksi masyarakat maupun ulama. Dia memberi contoh, salah satu yang sudah menerapkan adalah Madinah.
”Setelah beberapa waktu ditanam lalu diganti yang baru. Jasad lama dipindah ke lain tempat di luar kota,” pungkas Wahid. (mel/adn) Editor : Aditya Novrian