KEPANJEN – Ketaatan pemerintah desa (pemdes) di Kabupaten Malang terhadap pemenuhan pajak patut dipertanyakan. Berdasarkan rekap di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen, diketahui ada enam desa yang masih menunggak pajak atas penggunaan bantuan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). ”Enam desa itu (selengkapnya lihat grafis) paling bandel. Mereka tidak membayar sejak 2016–2018,” beber Kepala KPP Pratama Kepanjen Budi Harjanto di ruang kerjanya kemarin (13/3).

Berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang, upaya pemanggilan pada enam pemdes sudah mereka lakukan. ”Upaya persuasif akan terus kami lakukan agar desa-desa yang menunggak pajak itu bisa melaksanakan kepatuhan dengan sukarela,” sambung Budi.

Langkah tersebut tetap akan dilakukan pihaknya untuk beberapa waktu ke depan. Sebab selain enam desa dengan jumlah tunggakan pajak terbesar, masih ada puluhan desa lain yang juga masuk dalam daftar merah (tunggakan pajak) KPP Pratama Kepanjen.

”Ada sekitar 20–30 desa yang akan kami koordinasikan dengan kejari untuk pemanggilan lanjutan,” tambah Budi. Beranjak dari langkah tersebut, dia berharap seluruh pemdes punya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban tersebut. ”Mekanismenya, kejaksaan melakukan pemanggilan, peringatan, dan memberikan tenggat waktu untuk membayar. Jika semua tahapan itu tidak berhasil, akan dicari unsur pidananya,” beber Budi.

”Kalau inisiatif sendiri membayar, jadinya lebih simpel. Tidak harus bolak-balik kejaksaan dan KPP Pratama memprosesnya,” tambahnya. Untuk diketahui, KPP Pratama Kepanjen sendiri membawahi 232 desa di Kabupaten Malang. Ratusan desa tersebut berpotensi menyumbangkan pajak negara dari sektor DD dan ADD.

Namun dalam praktiknya, belum semua desa memenuhi kewajiban tersebut. ”Banyak yang menilai langkah penertiban tunggakan pajak dengan kejaksaan ini sedikit ’kejam’. Tapi harus kami lakukan karena sosialisasi, pengarahan, dan pendampingan sudah dilakukan sejak lama dan berkali-kali,” kata Budi.

Kasi Datun Kejari Kabupaten Malang Wahyu Susanto menambahkan, jumlah tunggakan dari enam desa yang menduduki peringkat teratas tersebut memang cukup besar. Nilainya mencapai Rp 501 juta, lebih tepatnya Rp 501.185.146. ”Angkanya bisa lebih besar karena satu desa, yakni Permanu (Pakisaji) belum bisa direkap karena LPj (laporan pertanggungjawaban) DD dan ADD belum tuntas,” terang dia.

Masih menurut Wahyu, pemanggilan yang dilakukan pihaknya pada enam desa tersebut dilakukan Selasa (12/3). Pertemuan itu bermuara pada penandatanganan surat pernyataan yang isinya sanggup menyelesaikan tunggak pajak tertanggung. Pada hari yang sama, Pemdes Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Sumawe) juga langsung melakukan pembayaran tunggakan pajak tahun 2018. Nilainya sebesar Rp 45.108.121.

”Kades Tegalrejo ini pejabat baru sehingga yang diselesaikan adalah pajak di masa kerjanya. Untuk 2016–2017, masuk tanggungan kades yang lama,” beber Wahyu.

Dia menegaskan bila pihaknya hanya memberi waktu tenggat satu minggu ke depan untuk lima desa lainnya. Dihitung mulai Selasa (12/3). Bila sudah melebihi tenggat waktu tersebut, pihaknya bakal melakukan peninjauan ulang. ”Kenapa tenggatnya hanya satu minggu, kami harus tegas. Karena ini wajib,” tutupnya.

Pewarta               : Nenny Fitrin
Copy Editor         : Dwi Lindawati
Penyunting         : Bayu Mulya