JawaPos.com – Materi korupsi era Orde Baru diharapkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam debat capres dan juga cawapres untuk Pilpres 2019 mendatang. Lantas bagaimana Komisi Pemilihan Umum (KPU)?.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan siapa saja boleh mengusulkan tema debat. KPU pun terbuka dengan usulan itu. Bahkan ada juga yang mengusulkan mengenai komitmen capres-cawapres soal lingkungan, isu hukum dan lain-lain.

“Kalau usulan kan siapa saja boleh mengusulkan. Kalau soal apa yang jadi kontennya nanti kita liat dulu lah usulannya seperti apa,” ujar ?Arief saat dikonfirmasi, Rabu (5/12) malam.

Mengenai tema yang akan dipakai nantinya. Arief mengaku KPU belum memilikinya. Namun setiap usulan tema bakal dibahasnya dengan internal KPU.

“Belum ada (tema debat) Itu belum kita bahas. Kalau mau usulan ke KPU silahkan saja. Itu kan nanti kita bahas dulu,” ungkapnya.

Terpisah, Komisioner KPU Viryan Aziz juga sependapat dengan Arief Budiman. Pihaknya akan membahas usulan mengenai korupsi era Orde Baru masuk debat capres-cawapres di Pilpres 2019.

“Iya (iya akan dibahas), nanti akan jadi catatan dan masukan kami yang akan dibahas,” katanya.

Viryan mengaku pembahasan korupsi Orde Baru juga akan dibahas bersama para ahli. Nantinya materi debat juga melihat mengenai kondisi kebangsaan Indonesia.

“Prinsipnya adalah yang dijadikan tema debat mencerminkan kondisi kebangsaan kita,” ungkapnya.

?Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni mengatakan momentum peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh 9 Desember perlu menjadi semangat untuk membuka diskursus ‘korupsi stadium empat’ yang beberapa waktu diungkapkan oleh Prabowo Subianto.

?Oleh sebab itu, PSI mengusulkan kepada KPU supaya korupsi di era Orde Baru bisa masuk dalam materi debat capres dan cawapres.

Menurut Antoni, usulan korupsi Orde Baru masuk debat itu jauh lebih mendidik masyarakat secara politik, ketimbang berkilah bahwa Soeharto bukan simbol Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

(gwn/JPC)