MALANG KOTA – Semangat untuk memfasilitasi hak politik mahasiswa di Pemilu 2019 akhirnya bertepuk sebelah tangan. KPU Kota Malang menolak usulan mendirikan tempat pemungutan suara (TPS) di dalam kampus. Bahkan, ide mendirikan A5 corner atau tempat untuk layanan mengurus formulir pindah memilih pun tak disetujui.

Hal itu mencuat dalam Rapat Koordinasi Pindah Pilih Untuk Mahasiswa yang digelar di Fakultas Ilmu Administasi  Universitas Brawijaya (FIA UB) kemarin (13/2). Di forum tersebut tampak hadir Divisi Perencanaan dan Data KPU Kota Malang Deny Baktiar dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Malang Hamdan Akbar Safara. Sementara dari FIA UB diwakili Andhyka Mutaqqin MPA.

Usulan mendirikan TPS di kampus muncul seiring dengan tingginya potensi golput di kalangan mahasiswa.  Terutama mereka yang berasal dari luar Kota Malang. Bahkan, potensi golput saat coblosan pemilu pada 17 April mendatang bisa mencapai kisaran 45 ribu mahasiswa dari sejumlah kampus di Malang. ”Ada 27.500 dari UB yang terancam golput administratif,” ujar Andhyka saat membuka rakor.

Namun, KPU Kota Malang memastikan tidak akan melindaklanjuti usulan membuat TPS di UB. ”Kami tidak bisa (membuka TPS di kampus, Red). Ini karena ada aturan internal di dalam KPU,” ujarnya. Jika usulan mendirikan TPS dari UB disetujui, hal itu bisa memunculkan asas ketidakadilan. Karena bisa saja kampus lain bakal iri.

Selain itu, Deny juga khawatir langkah itu juga rawan disemprit Bawaslu. ”Nanti akan menimbulkan pertanyaan, mengapa kami memilih UB? Ada apa? Nanti diduga aneh-aneh,” kata alumnus Universitas Merdeka Malang ini.

Pertimbangan lainnya, Deny menambahkan, tidak semua mahasiswa luar Kota Malang tinggal di wilayah Kota Malang. Seperti UIN dan UMM, banyak di antaranya yang tinggal di daerah Kota Batu dan Kabupaten Malang. Jika ada TPS baru di kampus dan sebagian mahasiswa asal pindah mencoblos, hal itu bakal merepotkan KPU dalam menghitung kebutuhan logistik daftar pemilih tambahan (DPTb).

Karena itulah, pihaknya membatasi pergeseran data pemilih tersebut pada 17 Februari. ”Hasil evaluasi Pilpres 2014 lalu, karena paslonnya sedikit dan pergeseran DPTb-nya sampai 20 ribu dari 11 hari sebelum coblosan,” ujarnya. Tingginya  pergeseran tersebut akan sangat berpengaruh pada persebaran logistik surat suara.

BEM Usulkan A5 Corner

Sementara itu, upaya menekan golput di kalangan mahasiswa juga muncul dari perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Eksekutif Mahasiswa (EM) yang mengusulkan didirikannya A5 corner di kampus. Ketua Eksekutif Mahasiswa UB Azzam Izzudin menyatakan, solusi A5 corner ini dibuat berdasarkan hasil penghitungan golput mahasiswa di dalam UB. ”Kami menghitung, dari 90 ribu itu 0,14 persen pasti golput,” ujarnya.

Azzam menyatakan, di UB saja, ada 55 ribu mahasiswa dengan persentase 70 persen adalah mahasiswa dari luar Kota Malang. Dari 70 persen tersebut, 40 persennya adalah mahasiswa yang berasal dari Jabodetabek. ”Golput administratif ini karena kami tidak ada tambahan waktu, bahkan kekurangan waktu mengurus di KPU. Kalau batas terakhir hari Sabtu-Minggu, kasihan anak Sains yang ada praktikum,” ujarnya yang juga diamini seluruh perwakilan BEM UB yang hadir.

Dia menyarankan A5 corner ini bisa meniru konsep KPU Jogjakarta dan bisa didirikan di kampus-kampus yang mahasiswanya banyak. ”Saya yakin, angka (golput)-nya bisa ditekan banyak,” ujar dia.

Namun, usulan A5 corner tersebut juga sulit dipenuhi KPU Kota Malang dengan alasan keterbatasan SDM. Deny menjelaskan, saat ini saja KPU sudah menambah posko pelayanan pindah memilih di 57 kelurahan. Ditambah, satu posko di KPU Kota Malang. Lalu tambahan loket pelayanan di dalam KPU sendiri. ”Jika membeludak, kami sudah mengestimasi akan membuka delapan loket tambahan,” ujarnya.

Deny juga meminta mahasiswa tidak meragukan komitmen dan kinerja KPU untuk melayani pemilih. Menyebut saat ini sudah ada kemudahan dengan layanan pindah memilih yang tak perlu lagi ke kantor KPU Kota Malang. Mahasiswa cukup ke posko kelurahan dengan membawa e-KTP asli dan fotokopi. Nanti, panitia pemungutan suara (PPS) bisa memproses formulir A5 selama nama mahasiswa benar terdaftar di DPT asal.

”Kalau sudah terdata, nanti kami meminta penghapusan nama di DPT asal agar bisa mencoblos di TPS,” ucap dia. Hanya, hak mencoblosnya untuk mahasiswa luar provinsi hanya untuk DPR dan pilpres saja. Sementara itu, mahasiswa luar Kota Malang hanya bisa mendapat empat suara. Yakni, pilpres, DPD-RI, DPR, DPRD-Provinsi.

Deny justru menyarankan kampus yang bisa memberi ruang bagi mahasiswa untuk melonggarkan waktu kuliah. Minimal, seminggu sebelum masa penutupan DPTb. ”Ada kerja sama-lah antara kampus dengan KPU. Kalau kampus mau mentoleransi waktu kuliah, kan enak,” tegasnya.

Dia juga meminta mahasiswa harus memahami domisili kos mereka untuk mendaftar di posko kelurahan. Sebab, temuan di lapangan, banyak mahasiswa yang asal mengurus pindah memilih tanpa memerhatikan domisili kos. ”Perhatikan domisili kos kalian, masuk kelurahan mana. Kami sudah mempermudah, tinggal kalian bisa mengikuti aturan atau tidak,” tambahnya. Untungnya, KPU Kota Malang sudah membuat peta statistik domisili mahasiswa lengkap dengan posko terdekat mana yang bisa didatangi.

Bawaslu: Terserah KPU

Sebelumnya, Komisioner Bawaslu Kota Malang Bidang Penyelesaian Sengketa Rusmifahrizal Rustam menyampaikan, pendirian TPS dalam kampus sebenarnya bisa dilakukan. Asal, memenuhi syarat yang ditetapkan Bawaslu. Seperti, minimal ada 200 lebih mahasiswa atau karyawan Universitas Brawijaya (UB) yang menggunakan hak pilihnya.

Namun, Komisioner Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Malang Hamdan Akbar Safara menyatakan, usulan tersebut sepenuhnya menjadi wewenang KPU Kota Malang. Karena perkara pembukaan TPS baru juga berkaitan dengan rekaman data penduduk yang dilakukan KPU. ”KPU  yang berhak atas data daftar pemilih. Itu berkaitan dengan data kependudukan sehingga mekanisme TPS mutlak hak KPU,” terangnya.

Masalah posko seperti A5 corner yang didirikan di dalam kampus, itu juga tidak bisa dilakukan dengan mudah. ”Ada kewenangan KPU pusat yang mengatur perkara hak suara,” singkat dia. Bawaslu menyarankan ada perpanjangan waktu hingga 00.00 WIB pada 17 Februari untuk pengurusan pindah memilih.

 Hari Libur, Mahasiswa
Malah Enggan Nyoblos          

Sementara itu, persoalan hak politik mahasiswa di Pemilu 2019 juga dialami kampus UMM yang notabene menjadi kampus swasta terbesar di Kota Malang. Dari 7.000 mahasiswanya, sekitar 3.000 di antaranya mahasiswa luar Jawa. Potensi mereka bakal golput pun diamini Rektor UMM Dr Fauzan MM. ”Memang agak sulit karena mereka (mahasiswa) belum paham betul hak pilih,” ujarnya. Dia menjelaskan, saat ini yang bisa dilakukan kampusnya adalah bekerja sama dengan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) untuk pendataan mahasiswa di tingkat RT dan RW.

Terkait usulan pendirian TPS di kampus, Fauzan enggan ikut berpolemik. Alasannya, kalau mau dibuka di lingkungan kampus, hal itu juga sulit dilakukan karena pemilu masuk daftar tanggal libur nasional. ”Mahasiswanya tambah enggan datang untuk mencoblos,” jelasnya.  

Pewarta               : Sandra Desi
Copy Editor         : Dwi Lindawati
Penyunting         : Ahmad Yani
Fotografer          : Mahfud