24.7 C
Malang
Tuesday, 6 December 2022

Nasib Terpidana Kasus Korupsi Puskopsyah Al Kamil

TAK ADA ASET, BAKAL LEBIH LAMA DI PENJARA

MALANG KOTA – Terpidana kasus korupsi Pusat Koperasi Syariah (Puskopyah) Al Kamil Malang Rudhy Dwi Chrysnaputra terancam menjalani hukuman lebih lama. Sebab, jaksa tidak menemukan aset pria berusia 51 tahun itu yang bisa dilelang untuk mengganti kerugian negara. Padahal jika uang pengganti itu tidak dibayar, Rudy harus menggantinya dengan hukuman 4 tahun penjara, plus hukuman pidana 15 tahun penjara yang telah dijatuhkan majelis hakim.

Rangkaian proses hukum kasus korupsi itu bisa dibilang memang sudah selesai. Rudhy ternyata tidak mengajukan upaya banding atas putusan pengadilan tingkat pertama. Jaksa pun sudah mencabut upaya banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya, sehingga tinggal melaksanakan eksekusi hukuman saja.

Dalam kasus korupsi itu, terdakwa yang berdomisili di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dinyatakan telah merugikan negara senilai Rp 75,7 miliar. Uang tersebut merupakan sebagian dari dana penguatan modal Puskopsyah Al Kamil berikut 25 koperasi primer di bawahnya yang diajukan Rudhy ke BNI Syariah Cabang Malang dan disetujui pada 28 Agustus 2013.

Akibat perbuatannya itu, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Surabaya menghukum Rudhy 15 tahun penjara plus denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan. Ada juga kewajiban mengganti kerugian negara sebesar Rp 75,7 miliar.

Kasubsi Penyidikan Seksi Pidsus Kejari Kota Malang Kukuh Yudha Prakasa SH MH kemarin siang (30/9) mengatakan, dalam perkara yang ditangani bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur itu, pihaknya belum mendapat laporan soal aset-aset yang dimiliki terdakwa. ”Untuk membayar kerugian negara, sampai saat ini kami masih belum mendapat laporan aset milik Rudhy dari Kejati,” terang dia.

Padahal pada saat perkara itu disidangkan di pengadilan, jaksa sempat mendapati laporan bahwa Rudhy memiliki sejumlah aset. Selain itu, uang hasil pidana yang merugikan BNI Syariah Cabang Malang juga digunakan Rudhy untuk menjalankan roda bisnisnya. Alias berputar menjadi biaya operasional koperasi, gaji karyawan dan yang diberikan kepada debitur.

Dengan tidak ditemukannya aset untuk mengganti kerugian negara, Rudhy terancam menjalani putusan pidana lengkap bersama subsider pengganti uang kerugian negara selama empat tahun. Bila ditotal, maka ia akan mendekam 19 tahun penjara. Itu belum termasuk tambahan empat bulan penjara jika terpidana tidak membayar denda sebesar Rp 300 juta. ”Tapi semuanya u masih menunggu putusan hakim berkekuatan hukum tetap,” imbuh Kukuh.

Berdasar data di Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Tipikor Surabaya, status perkara itu masih tertulis pencabutan perkara banding. Belum berganti menjadi minutasi ataupun selesai. (biy/fat)

TAK ADA ASET, BAKAL LEBIH LAMA DI PENJARA

MALANG KOTA – Terpidana kasus korupsi Pusat Koperasi Syariah (Puskopyah) Al Kamil Malang Rudhy Dwi Chrysnaputra terancam menjalani hukuman lebih lama. Sebab, jaksa tidak menemukan aset pria berusia 51 tahun itu yang bisa dilelang untuk mengganti kerugian negara. Padahal jika uang pengganti itu tidak dibayar, Rudy harus menggantinya dengan hukuman 4 tahun penjara, plus hukuman pidana 15 tahun penjara yang telah dijatuhkan majelis hakim.

Rangkaian proses hukum kasus korupsi itu bisa dibilang memang sudah selesai. Rudhy ternyata tidak mengajukan upaya banding atas putusan pengadilan tingkat pertama. Jaksa pun sudah mencabut upaya banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya, sehingga tinggal melaksanakan eksekusi hukuman saja.

Dalam kasus korupsi itu, terdakwa yang berdomisili di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dinyatakan telah merugikan negara senilai Rp 75,7 miliar. Uang tersebut merupakan sebagian dari dana penguatan modal Puskopsyah Al Kamil berikut 25 koperasi primer di bawahnya yang diajukan Rudhy ke BNI Syariah Cabang Malang dan disetujui pada 28 Agustus 2013.

Akibat perbuatannya itu, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Surabaya menghukum Rudhy 15 tahun penjara plus denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan. Ada juga kewajiban mengganti kerugian negara sebesar Rp 75,7 miliar.

Kasubsi Penyidikan Seksi Pidsus Kejari Kota Malang Kukuh Yudha Prakasa SH MH kemarin siang (30/9) mengatakan, dalam perkara yang ditangani bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur itu, pihaknya belum mendapat laporan soal aset-aset yang dimiliki terdakwa. ”Untuk membayar kerugian negara, sampai saat ini kami masih belum mendapat laporan aset milik Rudhy dari Kejati,” terang dia.

Padahal pada saat perkara itu disidangkan di pengadilan, jaksa sempat mendapati laporan bahwa Rudhy memiliki sejumlah aset. Selain itu, uang hasil pidana yang merugikan BNI Syariah Cabang Malang juga digunakan Rudhy untuk menjalankan roda bisnisnya. Alias berputar menjadi biaya operasional koperasi, gaji karyawan dan yang diberikan kepada debitur.

Dengan tidak ditemukannya aset untuk mengganti kerugian negara, Rudhy terancam menjalani putusan pidana lengkap bersama subsider pengganti uang kerugian negara selama empat tahun. Bila ditotal, maka ia akan mendekam 19 tahun penjara. Itu belum termasuk tambahan empat bulan penjara jika terpidana tidak membayar denda sebesar Rp 300 juta. ”Tapi semuanya u masih menunggu putusan hakim berkekuatan hukum tetap,” imbuh Kukuh.

Berdasar data di Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Tipikor Surabaya, status perkara itu masih tertulis pencabutan perkara banding. Belum berganti menjadi minutasi ataupun selesai. (biy/fat)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/