21.3 C
Malang
Friday, 3 February 2023

Lima Siswi Korban Guru Cabul Minta Didampingi LPSK

KEPANJEN – Perbuatan cabul Mohammad Anam, 37, akan segera dibuktikan di Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen. Guru asal Desa Baturetno, Kecamatan Singosari, tersebut bakal mulai duduk di kursi terdakwa mulai 1 Februari 2023. Pada saat yang sama, para korban menunggu perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sebab mereka kerap mendapatkan teror saat kasus tersebut dalam penyidikan polisi.

Kasat Reskrim Polres Malang Iptu Wahyu Rizky Saputro menjelaskan, penyidik sudah menyelesaikan berkas perkara pencabulan dengan lima korban itu pada 11 Januari 2023 lalu. ”Sudah kami limpahkan ke jaksa pada 12 Januari 2023,” terang dia kemarin siang (23/1).

Seperti diberitakan sebelumnya, Anam melakukan pencabulan dan persetubuhan secara paksa kepada lima siswi yang merupakan murid-muridnya. Usia para korban antara 8 sampai 13 tahun. Pencabulan pertama terjadi 2019. Saat itu para korban bermain ke rumah Anam. Tiba-tiba saja Anam mengajak murid-muridnya itu mandi bersama.

Semua korban mau. Saat itulah pencabulan mulai dilakukan Anam. Perbuatan serupa terus berlanjut sampai akhir tahun 2022. Bahkan dua korban mengaku disetubuhi oleh Anam. Perkara itu terungkap pada November 2022, setelah salah seorang korban mengadukan perbuatan tak patut itu ke guru lain. “Kami menyangkakan dua pasal. Primer pasal 81 ayat 1 juncto 76D, subsider pasal 82 ayat 1 juncto 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,” ujar Wahyu.

Kejari Kabupaten Malang juga sudah menunjuk Jaksa Saumi Riani Daulay SH untuk menangani perkara tersebut. Sementara dari Pengadilan Negeri Kepanjen, hakim yang ditunjuk memimpin sidang adalah Anton Budi Santoso SH MH.

Kuasa hukum para korban, Misbahul Munir SH, menjelaskan bahwa seluruh kliennya bersedia untuk bersaksi di depan majelis hakim. “Selain lima korban itu, orang tua dan guru sekolah tempat para korban belajar juga akan dihadirkan di persidangan,” terang dia.

Selama proses penyidikan berlangsung, Munir menjelaskan bahwa para korban kerap mendapat ancaman dari pelaku. Bahkan pelaku merasa apa yang telah dilakukannya bukan perbuatan yang salah. ”Pelaku kerap menakut-nakuti korban bahwa dia dapat membayar aparat,” imbuh Munir.

Karena itu, tim kuasa hukum meminta bantuan LPSK untuk mendampingi korban. Selain mendapatkan perlindungan selama proses hukum berjalan, korban juga akan mendapat trauma healing dan pemulihan kesehatan.

Munir mengaku belum bisa memastikan kapan kliennya mendapat pendampingan dari LPSK. Sebab pihaknya baru mengajukan perlindungan dua pekan lalu, LPSK masih harus melakukan verifikasi. Yakni menemui para korban dan mengecek lokasi. (biy/fat)

KEPANJEN – Perbuatan cabul Mohammad Anam, 37, akan segera dibuktikan di Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen. Guru asal Desa Baturetno, Kecamatan Singosari, tersebut bakal mulai duduk di kursi terdakwa mulai 1 Februari 2023. Pada saat yang sama, para korban menunggu perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sebab mereka kerap mendapatkan teror saat kasus tersebut dalam penyidikan polisi.

Kasat Reskrim Polres Malang Iptu Wahyu Rizky Saputro menjelaskan, penyidik sudah menyelesaikan berkas perkara pencabulan dengan lima korban itu pada 11 Januari 2023 lalu. ”Sudah kami limpahkan ke jaksa pada 12 Januari 2023,” terang dia kemarin siang (23/1).

Seperti diberitakan sebelumnya, Anam melakukan pencabulan dan persetubuhan secara paksa kepada lima siswi yang merupakan murid-muridnya. Usia para korban antara 8 sampai 13 tahun. Pencabulan pertama terjadi 2019. Saat itu para korban bermain ke rumah Anam. Tiba-tiba saja Anam mengajak murid-muridnya itu mandi bersama.

Semua korban mau. Saat itulah pencabulan mulai dilakukan Anam. Perbuatan serupa terus berlanjut sampai akhir tahun 2022. Bahkan dua korban mengaku disetubuhi oleh Anam. Perkara itu terungkap pada November 2022, setelah salah seorang korban mengadukan perbuatan tak patut itu ke guru lain. “Kami menyangkakan dua pasal. Primer pasal 81 ayat 1 juncto 76D, subsider pasal 82 ayat 1 juncto 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,” ujar Wahyu.

Kejari Kabupaten Malang juga sudah menunjuk Jaksa Saumi Riani Daulay SH untuk menangani perkara tersebut. Sementara dari Pengadilan Negeri Kepanjen, hakim yang ditunjuk memimpin sidang adalah Anton Budi Santoso SH MH.

Kuasa hukum para korban, Misbahul Munir SH, menjelaskan bahwa seluruh kliennya bersedia untuk bersaksi di depan majelis hakim. “Selain lima korban itu, orang tua dan guru sekolah tempat para korban belajar juga akan dihadirkan di persidangan,” terang dia.

Selama proses penyidikan berlangsung, Munir menjelaskan bahwa para korban kerap mendapat ancaman dari pelaku. Bahkan pelaku merasa apa yang telah dilakukannya bukan perbuatan yang salah. ”Pelaku kerap menakut-nakuti korban bahwa dia dapat membayar aparat,” imbuh Munir.

Karena itu, tim kuasa hukum meminta bantuan LPSK untuk mendampingi korban. Selain mendapatkan perlindungan selama proses hukum berjalan, korban juga akan mendapat trauma healing dan pemulihan kesehatan.

Munir mengaku belum bisa memastikan kapan kliennya mendapat pendampingan dari LPSK. Sebab pihaknya baru mengajukan perlindungan dua pekan lalu, LPSK masih harus melakukan verifikasi. Yakni menemui para korban dan mengecek lokasi. (biy/fat)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru