21.6 C
Malang
Friday, 3 February 2023

Skema Masukkan Pedagang Cilik Jadi Penerima Bansos

MALANG KOTA – Pedagang cilik yang menjamur di pinggir jalan jadi sorotan semua pihak. Hanya berbekal duduk saja dengan menjual makanan ringan dan rasa kasihan, mereka mampu meraup pendapatan. Padahal, di usia mereka seharusnya digunakan untuk belajar dan bermain. Dugaan eksploitasi terhadap anak pun sempat menguat karena Pemkot Malang pernah memergoki sejumlah anak yang sengaja dipekerjakan. Tak mau fenomena tersebut semakin masif, Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Suryadi angkat bicara. Dia memandang eksploitasi anak tersebut semakin meresahkan. Jika dibiarkan, maka akan menimbulkan masalah.

Maka dia mendorong pemkot membuat skema memberikan bantuan sosial (bansos). ”Kalau perlu bisa pakai skema tersebut atau memasukannya ke program rantang kasih,” katanya saat dikonfirmasi kemarin (23/1). Tentu ada kualifikasi khusus apakah mereka benar-benar dari keluarga tidak mampu. Tak hanya itu saja, pihaknya juga menyadari harus ada regulasi yang mengikat agar eksploitasi anak tidak terjadi, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Layak Anak (KLA) harus dikebut. Sudah dua pekan terakhir para wakil rakyat mengebut pembahasan ranperda tersebut. Memang perlu ada penanganan serius terkait fenomena tersebut.

Sebab, pihaknya mengaku curiga adanya unsur eksploitasi anak dalam kegiatan tersebut. ”Kalau dipikir anakanak seusia mereka rasanya tidak mungkin sudah punya niat sendiri untuk berbisnis atau mencari uang,” ujarnya. Sehingga, ada kemungkinan ada yang memanfaatkan anak-anak tersebut. Di samping itu, legislator Partai Golkar itu meminta agar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang melacak mata rantai eksploitasi anak tersebut. Sebab, pihaknya berharap dari pelacakan tersebut bisa diketahui alasan dan latar belakang keluarganya.

Dia juga mengatakan, perlu adanya program yang integrasi dalam mengatasi kasus eksploitasi anak tersebut. Yakni dengan menggandeng Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang dan Satpol PP. Pemandangan itu tentu mencederai citra Kota Malang sebagai KLA. Kepala DinsosP3AP2KB Kota Malang Penny Indriani mengatakan, selama 2022 lalu pihaknya pernah mengamankan sebanyak enam anak penjual bakpao. Ia mengatakan praktik tersebut sudah mengarah pada eksploitasi anak. Eksploitasi anak itu sendiri merupakan segala bentuk penyelewengan hak anak yang bertujuan untuk meraih keuntungan pribadi dari hasil pemanfaatan ketidakberdayaan anak-anak. (dre/adn)

MALANG KOTA – Pedagang cilik yang menjamur di pinggir jalan jadi sorotan semua pihak. Hanya berbekal duduk saja dengan menjual makanan ringan dan rasa kasihan, mereka mampu meraup pendapatan. Padahal, di usia mereka seharusnya digunakan untuk belajar dan bermain. Dugaan eksploitasi terhadap anak pun sempat menguat karena Pemkot Malang pernah memergoki sejumlah anak yang sengaja dipekerjakan. Tak mau fenomena tersebut semakin masif, Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Suryadi angkat bicara. Dia memandang eksploitasi anak tersebut semakin meresahkan. Jika dibiarkan, maka akan menimbulkan masalah.

Maka dia mendorong pemkot membuat skema memberikan bantuan sosial (bansos). ”Kalau perlu bisa pakai skema tersebut atau memasukannya ke program rantang kasih,” katanya saat dikonfirmasi kemarin (23/1). Tentu ada kualifikasi khusus apakah mereka benar-benar dari keluarga tidak mampu. Tak hanya itu saja, pihaknya juga menyadari harus ada regulasi yang mengikat agar eksploitasi anak tidak terjadi, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Layak Anak (KLA) harus dikebut. Sudah dua pekan terakhir para wakil rakyat mengebut pembahasan ranperda tersebut. Memang perlu ada penanganan serius terkait fenomena tersebut.

Sebab, pihaknya mengaku curiga adanya unsur eksploitasi anak dalam kegiatan tersebut. ”Kalau dipikir anakanak seusia mereka rasanya tidak mungkin sudah punya niat sendiri untuk berbisnis atau mencari uang,” ujarnya. Sehingga, ada kemungkinan ada yang memanfaatkan anak-anak tersebut. Di samping itu, legislator Partai Golkar itu meminta agar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang melacak mata rantai eksploitasi anak tersebut. Sebab, pihaknya berharap dari pelacakan tersebut bisa diketahui alasan dan latar belakang keluarganya.

Dia juga mengatakan, perlu adanya program yang integrasi dalam mengatasi kasus eksploitasi anak tersebut. Yakni dengan menggandeng Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang dan Satpol PP. Pemandangan itu tentu mencederai citra Kota Malang sebagai KLA. Kepala DinsosP3AP2KB Kota Malang Penny Indriani mengatakan, selama 2022 lalu pihaknya pernah mengamankan sebanyak enam anak penjual bakpao. Ia mengatakan praktik tersebut sudah mengarah pada eksploitasi anak. Eksploitasi anak itu sendiri merupakan segala bentuk penyelewengan hak anak yang bertujuan untuk meraih keuntungan pribadi dari hasil pemanfaatan ketidakberdayaan anak-anak. (dre/adn)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru