JawaPos.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai, larangan poligami yang menjadi komitmen pihaknya tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Juru Bicara PSI, Dara Nasution mengatakan justru praktik poligami yang selama ini terjadi di Indonesia banyak berujung pada kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

“Sejak awal, PSI mengutamakan perempuan di panggung politik. PSI menolak poligami karena praktiknya berujung pada penyengsaraan. Dan pelarangan tersebut tidak melanggar HAM,” ujarnya di Jakarta Selatan, Sabtu (15/12)

Nantinya, sebut Dara, larangan tersebut dimulai dari pejabat dan aparatur sipil negara (ASN). Pasalnya, pejabat dan ASN merupakan perwakilan rakyat dan bekerja dengan dibiayai oleh negara.

Oleh sebab itu, pelarangan poligami ini harus dimulai dari pejabat publik yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan kebijakan tersebut. “Setelah memulai kultur pelarangan poligami dari internal partai, PSI ingin nantinya mereka dilarang untuk berpoligami,” sambung dia.

“Mereka adalah pejabat negara dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakatnya untuk tidak melakukan praktik poligami,” tutup Dara.

Sekadar informasi, isu ini muncul dalam pidato politik Ketua Umum PSI Grace Natalie di Surabaya, Selasa (11/12). “Jika kelak lolos di parlemen, langkah yang akan kami lakukan adalah memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat publik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta Aparatur Sipil Negara,” sebut Grace.

Grace menuturkan, di tengah berbagai kemajuan, masih banyak perempuan yang mengalami ketidakadilan. Salah satu penyebabnya, kata dia, adalah karena adanya praktik poligami.

(ipp/JPC)