Pemkot Perlu Amankan Bunker

MALANG KOTA – Usai mengumpulkan data sejarah keberadaan bunker di RT 9, RW 4, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, tim napak tilas melakukan upaya pengamanan. Misalnya meminta pemerintah kota (pemkot) membeli lahan, kemudian bunkernya dikelola untuk objek wisata.

Pentingnya membebaskan lahan bunker itu dilontarkan anggota Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Malang Budhi Fathony. ”Bunker harus diamankan. Kalau tidak, bisa rusak,” ujar Budhi kepada Kadisbudpar Ida Ayu Made Wahyuni di sela-sela meninjau bunker di Bareng, Kamis lalu (23/2).

Yang membuat Budhi berpikiran akan adanya kerusakan bunker yaitu keberadaan tumpukan tanah di lokasi. Dia menduga, tumpukan tanah itu bekas galian. Jika asal menggali, sementara tidak dibarengi wawasan tentang situs sejarah bunker, bangunan bawah tanah peninggalan kolonial Belanda itu bisa rusak. Padahal, Wali Kota Malang Moch. Anton ingin memanfaatkan bunker tersebut sebagai wisata sejarah.

Dan upaya melindungi bunker itu kembali dimatangkan saat diskusi di kantor Jawa Pos Radar Malang usai meninjau bunker itu pada Kamis lalu. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kota Malang Ida Ayu Made Wahyuni menyatakan, pihaknya terus melakukan pendataan situs-situs bernilai sejarah. Bahkan, setiap tahunnya, ada anggaran khusus untuk pendataan dan pemeliharaan situs hingga Rp 100 juta.

”Dengan ditemukannya bunker ini, kami harap daftar bangunan cagar budaya di Kota Malang, bertambah. Bisa jadi, bukan hanya satu ini saja, sehingga sangat perlu ditelusuri lagi,” terang Ida, saat berdiskusi dengan anggota TACB dan komunitas sejarah.

Untuk melindungi cagar budaya, termasuk bunker yang baru ditemukan di Kelurahan Bareng, Ida mengaku sudah mendesak DPRD Kota Malang agar menuntaskan penggodokan Peraturan Daerah (Perda) Cagar Budaya.

”Rancangannya sudah kami lempar ke dewan pada pertengahan Desember 2016. Kami harap segera tuntas, karena harus ada persetujuan Pemerintah Provinsi Jatim,” terang Ida.

Menurut dia, keberadaan perda ini sangat mendesak. Hingga kini, kata Ida, belum ada perda yang melindungi dan melestarikan bangunan cagar budaya. Padahal, tidak sedikit bangunan cagar budaya yang sudah beralih fungsi.

Dari pengamatan Ida, banyak cagar budaya di Kota Malang masuk kategori kelas A karena usia bangunan dan nilai historisnya. ”Jika perda itu sudah disahkan, orang tidak bisa seenaknya saja merenovasi atau mengubah bangunan (cagar budaya). Harus melalui izin dinas pariwisata dulu,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Ranperda Cagar Budaya Kota Malang Indra Tjahyono mengungkapkan, pihaknya belum mendapat laporan mengenai penemuan bunker tersebut. ”Ini kami baru dengar, tapi akan kami jadikan masukan saat pembahasan perda nanti,” terang Indra.

Dia menyatakan, pembahasan perda masih setengah jalan. Pihaknya bakal mengadakan pertemuan kembali dengan TACB Kota Malang. Rencananya, pertemuan itu diselenggarakan pada 9 Maret 2017. ”Kami targetkan akhir Maret mendatang sudah didok. Sehingga jika ada temuan-temuan bangunan atau benda cagar budaya seperti ini (bunker di Bareng), pemkot punya rule (aturan) yang jelas,” pungkasnya. (lil/c2/dan)

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here